TribunJabar/

Pilgub Jabar 2018

Semula Rp 3 Triliun, Kini Dana Pilgub Jabar Jadi Rp 1,61 Triliun

Menurut Hadi, DPRD Jabar sangat mengapresiasi upaya pemangkasan anggaran tersebut.

Semula Rp 3 Triliun, Kini Dana Pilgub Jabar Jadi Rp 1,61 Triliun
shutterstock
ILUSTRASI: Pilkada serentak. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Zezen Zainal M

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Kebutuhan dana untuk membiayai pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Jabar dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Jabar kemungkinan berkurang menjadi Rp 1,61 triliun. Semula kebutuhan pilgub diperkirakan mencapai sekitar Rp 3 triliun lebih.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan berkurangnya dana Pilgub Jabar tersebut salah satunya disebabkan karena 16 kabupaten/kota di Jabar yang akan menggelar pilkada serentak sepakat untuk turut membiayai dana Pilgub Jabar dan pilkada serentak 2018 mendatang. Hal tersebut, kata dia, diketahui berdasarkan hasil pembahasan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar dengan KPU kabupaten/kota belum lama ini.

"Saat rapat KPU Jabar dan KPU 16 kabupaten/kota membuat formulasi. Sebagian anggaran ditalangi APBD Provinsi (Jabar), sebagian ditalangi dari kabupaten/kota," kata Hadi kepada wartawan di Bandung, Selasa (23/8).

Menurut Hadi, DPRD Jabar sangat mengapresiasi upaya pemangkasan anggaran tersebut. Terlebih, kata dia, sejak awal DPRD Jabar menginginkan adanya efisiensi anggaran pilgub karena dinilai terlalu membebani APBD Jabar.

"Anggaran Rp 1,61 triliun itu untuk membiayai seluruh kebutuhan pilgub termasuk kebutuhan logistik dan pengamanan," ujar politikus PKS itu.

Dari besaran dana tersebut, anggaran paling besar dialokasikan untuk keperluan KPU terutama untuk pengadaan logistik pemilu. Ia merinci KPU memerlukan anggaran Rp 1,16 triliun, Bawaslu Rp 322 miliar, serta biaya pengamanan untuk Polda Jabar Rp 71 miliar, Kodam III/Siliwangi Rp 26,3 miliar, Polda Metro Jaya Rp 22 miliar dan Kodam Jaya sebesar Rp 2 miliar.

Meski terjadi pengurangan biaya, pemenuhan anggaran pilgub tetap akan dilakukan dalam dua tahun anggaran, yakni APBD 2017 dan 2018. Abdul Hadi berharap kebutuhan anggaran Rp 1,61 triliun itu masih bisa berkurang bila kebutuhan alat peraga kampanye dikembalikan ke masing-masing pasangan calon.

Hadi menyebut, perhitungan kebutuhan anggaran Rp 1,61 triliun itu dengan asumsi biaya alat peraga kampanye pasangan calon seperti spanduk dan media sosialisasi lainnya ditanggung oleh KPU seperti yang terjadi pada pilkada serentak 2015 lalu.  (zam)

Penulis: zam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help