Pilgub Jabar 2018

Pilgub Jabar Butuh Rp 1,9 Triliun, Pemprov dan DPRD Berharap Ada Bantuan Pusat dan Kabupaten Kota

Dalam sidang paripurna tersebut, DPRD Jabar resmi membentuk Pansus yang akan membahas teknis pembiayaan Pilgub Jabar 2018.

Pilgub Jabar Butuh Rp 1,9 Triliun, Pemprov dan DPRD Berharap Ada Bantuan Pusat dan Kabupaten Kota
TRIBUN JABAR/MACHMUD MUBAROK
Gedung Sate, tempat pemerintahan Gubernur Jawa Barat. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Zezen Zainal M

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Kebutuhan dana untuk keperluan pemilihan gubernur (Pilgub) Jabar 2018 sebesar Rp 1,9 triliun tidak disediakan Pemprov Jabar secara langsung dalam satu tahun anggaran. Pemprov Jabar memilih untuk menyicil menyediakan anggaran pilgub dalam dua tahun anggaran karena terbatasnya kemampuan APBD Jabar ditambah tahun ini Jabar menjadi tuan rumah PON yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp 2 triliun.

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan penyediaan anggaran Pilgub Jabar dalam dua termin menjadi keputusan paling tepat dan rasional mengingat pada tahun ini anggaran APBD Jabar tersedot cukup besar untuk membiayai PON. Dengan pengalokasian dua termin tersebut, ia menyebut program-program pembangunan lain tidak akan terganggu.

Meski demikian, Pemprov Jabar berharap pemerintah pusat dapat memberikan bantuan keuangan untuk membiayai Pilgub Jabar agar beban APBN Jabar tidak terlalu berat.

"Kemampuan (APBD) kita terbatas. Jadi nyicil (dianggarkannya). Jangan sekaligus di 2018 agar pembangunan berjalan terus," kata Deddy usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar mengenai pembentukan 'Panitia Khusus (Pansus) Tentang Rancangan Peraturan Daerah Dana Cadangan APBD Pemprov Jabar untuk Pilgub 2018', di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Bandung, Senin (15/8/2016).

Selain berharap adanya bantuan anggaran dari pemerintah pusat, Wagub yang akrab disapa Demiz itu juga berharap setiap kabupaten/kota di Jabar turut berpartisipasi untuk mengalokasikan anggaran untuk meringankan beban APBD Jabar mengingat pelaksanaan Pilgub Jabar akan dilaksanakan serentak dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) di 16 kabupaten/kota di Jabar.

"Mau enggak mau (daerah harus ikut membiayai). Masak enggak ada pilkada. Besarannya seperti apa, kontribusinya bagaimana, nanti akan dibahas," ujar Demiz.

Dalam sidang paripurna tersebut, DPRD Jabar resmi membentuk Pansus yang akan membahas teknis pembiayaan Pilgub Jabar 2018. Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pembahasan tersebut diharapkan tuntas sebelum 31 Agustus mendatang.

Diakui Ineu, bila memaksakan untuk mengalokasikan anggaran Pilgub Jabar dalam satu tahun anggaran, Pemprov Jabar kemungkinan akan sulit untuk memenuhinya mengingat kebutuhan amggaran Pilgub Jabar terbilang sangat besar dan dikhawatirkan akan mengganggu program pembangunan lain.

"Oleh karena itu, adanya dana cadangan ini agar (pembiayaannya) bisa dicicil. Sehingga tidak sekaligus," kata Ineu di Gedung DPRD Jabar.

Halaman
12
Penulis: zam
Editor: ddh
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help