Dana Bantuan Desa

Dana Bantuan Desa Dipakai Buat PON? Ratusan Kades Protes Gubernur Jabar

Wakil Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jawa Barat, Asep Hamdani mengatakan para kepala desa di Jawa Barat keberatan

Dana Bantuan Desa Dipakai Buat PON? Ratusan Kades Protes Gubernur Jabar
TRIBUN JABAR/M ZEZEN ZAINAL M
Suasana pertemuan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se-Jawa Barat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jawa Barat di Jalan Soekarno Hatta Bandung, Selasa (22/3/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Zezen Zainal M

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Ratusan kepala desa di Jawa Barat memprotes keras penghapusan bantuan gubernur untuk infrastruktur di 5.321 desa pada tahun ini oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Para kepala desa menilai penghapusan bantuan desa sebesar Rp 115 juta per tahun itu akan mengganggu jalannya pembangunan di desa serta menimbulkan gejolak di masyarakat desa.

Wakil Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jawa Barat, Asep Hamdani mengatakan para kepala desa di Jawa Barat keberatan dengan alasan Pemprov Jabar yang menghapus bantuan infrastruktur desa untuk tahun ini yakni karena kekurangan dana akibat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON XIX 2016) yang digelar di Jawa Barat September mendatang.

"Terus terang kami sangat kecewa kenapa gara-gara PON, Pak Gubernur mengorbankan pembangunan di desa. Kami mendukung Jabar juara di PON, tapi jangan mengorbankan masyarakat desa karena pembangunan di desa lebih utama dari PON," ujar Asep Hamdani di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jabar, Jalan Soekarno Hatta Bandung, Selasa (22/3/2016).

Dijelaskan Asep Hamdani, selain karena merasa dikorbankan akibat alasan pelaksanaan PON, yang membuat 5.321 kepala desa di Jawa Barat kecewa, Pemprov Jabar baru memberitahukan penghapusan dana bantuan gubernur itu pada Maret ini.

Padahal, ujar dia, seluruh desa sudah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sejak awal tahun lalu.

"Kenapa tidak jauh-jauh hari informasinya. PON kan sudah diagendakan sejak lama. Kenapa anggaran desa yang dikorbankan. Kenapa bukan pos anggaran lain yang tidak terlalu penting. Penghapusan ini menjadi bola panas dan menimbulkan gejolak di masyarakat," kata Asep Hamdani yang juga menjabat sebagai Ketua Apdesi Kabupaten Garut. (zam)

Penulis: M Zezen Zainal Muttaqin
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved