Teras

Teras: Air

MODEL pertama gerakan politik.

Teras: Air
dok. pribadi / facebook
Cecep Burdansyah, Pemimpin Redaksi Tribun Jabar. 

KONFRONTASI kadang-kadang memang penting, tapi bagaimana menempatkannya dan strateginya, sangat tergantung pada tujuannya. Orang Sunda pada tahun 1950-an berada dalam dinamika sosial pascakemerdekaan.

Kaum nasionalis yang direpresentasikan oleh Soekarno dan kaum pengusung demokratis yang diwakili oleh Hatta adalah dua tokoh yang membawa Indonesia berhadapan dengan Belanda yang ingin memeluk kembali tanah jajahannya.

Bung Karno, yang melakukan konfrontasi sejak muda di Bandung, mendapat dukungan luas dari rakyat, terutama kaum nasionalis dan tokoh-tokoh pergerakan, sehingga akhirnya sepakat memilihnya sebagai presiden pertama didampingi oleh Bung Hatta.

(lihat juga: VIDEO: Terharu, Masya Allah! Bocah Ini Baca Alquran Sambil Menangis, Badannya Berdarah)

Fakta tak terbantahkan Bung Karno melampaui kekaguman bangsanya.

Perjuangannya berkonfrontasi dengan Belanda mendapat dukungan dari negara-negara yang senasib, sekaligus menjadi ancaman bagi negara-negara penganut merkantilisme seperti Amerika Serikat.

Konfrontasi Bung Karno mendapat simpati dunia. Kekuatan besar geopolilik saat itu belum muncul signifikan.

Baru setelah Bung Karno berkuasa, terutama menjelang terguling, dua kekuatan dunia, Cina dan AS, saling berebut pengaruh.

(lihat juga: VIDEO: Detik-detik Penandatanganan Kontrak Pemain Persib Bandung)

Dalam situasi itulah muncul gerakan dari masyarakat Sunda, yang berdasarkan hasil kajian Teddi Muhtadin, doktor ilmu humaniora dari Universitas Padjadjaran, muncul dalam dua model.

Model pertama gerakan politik, sedangkan yang kedua gerakan kultural. Dua gerakan tersebut, meskipun bisa saja disangkal sebagai dua hal yang paralel, masih mempunyai irisan-irisan.

Konfrontasi dalam gerakan politik inilah saya melihat orang-orang Sunda saat itu salah menempatkan diri.

Jika sebelumnya Otto Iskandar di Nata berhasil masuk pentas Volksraad, karena ia berada bersama dengan tokoh-tokoh nasionalis lainnya menghadapi Belanda, tentu beserta gaung nasionalismenya.

Tapi setelah merdeka, tahun 1950-an, ketika para nonoman Sunda mengibarkan gerakan politik dengan menyebarkan pamflet “Hancurkan PNI dan Imperialisme Jawa”, bisa dimaknai sebagai arus balik dari pencapaian tekad bangsa untuk membangun negara kesatuan.

Pada saat itu pemerintah sedang pusing dihadapkan pada persoalan separatisme seperti pemberontakan di Sumatra dan gerakan DI/TII yang dipelopori oleh Kartosoewirjo.

(lihat juga: VIDEO: Masya Allah! Bayi di Vietnam Ini Kembar, Satu Ibu Beda Ayah)

Maka tidak terlalu mengherankan apabila gerakan politik para nonoman Sunda itu kehilangan simpati dan langsung dibungkam serta tokoh-tokohnya ditangkapi.

Berbeda dengan gerakan politik, gerakan kultural lebih liat, seperti air yang selalu menemukan celah untuk meneruskan perjalanannya meskipun disumbat dari berbagai arah.

Para seniman Sunda dari kalangan muda menunjukkan suatu sikap, yang dalam pandangan Teddi Muhtadin menolak Jawa sentris tetapi secara halus dan dalam kerangka menuju keindonesiaan.

Dalam kesenian karawitan, para seniman Sunda menunjukkan identitas kesenian Sunda yang melepaskan diri dari pengaruh kesenian Jawa.

Justru dengan melepaskan diri dari pengaruh Jawa, konsep Bhinneka Tunggal Ika menemukan konteksnya.

Hingga kini, karawitan Sunda sudah mendunia dan sejajar dengan kesenian dari daerah lain.

Dalam sastra, seperti diungkapkan Teddi, para penulis Sunda melakukan pembangkangan terhadap bentuk dangding yang kaku karena harus teguh pada patokan guru lagu dan guru wilangan.

Bentuk dangding merupakan warisan tradisi Mataram, kerajaan di Jawa Tengah yang pengaruhnya sempat meluas ke wilayah lain, terutama mencengkeram tatar Priangan.

Pembangkangan bentuk dangding memicu polemik. Para penulis senior merasa mapan dengan dangding karena konsep estetikanya jelas, sedangkan bentuk sajak dianggap liar karena bebas tak ada aturan.

Sebaliknya, penulis muda menganggap penulis dangding tak bisa melepaskan diri dari keterjajahannya, dan dikaitkan dalam politik hal itu paralel dengan kaum menak yang nyaman berkoalisi dengan kolonial.

Meskipun pada awalnya penulis dangding masih kuat bertahan, lama-lama tersisih oleh para penulis sajak modern. Para penulis sajak menganggap bentuk sajak lebih demokratis dan cocok dengan alam kemerdekaan.

Hingga masa kontemporer ini, sajak mengalami perkembangan yang pesat dan telah lahir penyair-penyair dari berbagai generasi.

Di sisi lain ada kegentingan. Para penulis tetap menggunakan bahasa Sunda. Dalam konteks politik kebudayaan, susah untuk menembus pengakuan bahwa sastra Indonesia adalah sastra berbahasa daerah.

Sastra Indonesia adalah sastra berbahasa Indonesia. Peminggiran tersebut tak lepas dari sejarah Sumpah Pemuda dan nasioanalisme untuk membangun negara kesatuan yang kuat.

Bila separatisme dalam segala bentuknya punya alasan kuat untuk dibungkam, apakah peminggiran budaya cukup kuat alasannya? Kita tahu dan mengakui bahasa Indonesia adalah bahasa politik, bahasa komunikasi, dan telah menjadi bahasa budaya.

Tak ada yang bisa menggugat. Dalam konteks kebhinnekaan, mungkin lebih manis jika sebagai bahasa budaya merangkul semua bahasa yang hidup.

Dengan demikian, sastra Indonesia tidak terbatas pada sastra berbahasa Indonesia, tapi juga sastra berbahasa daerah.

Perjuangan ke arah itu, tentu saja, tidak perlu dengan konfrontasi seperti arus balik yang dilakukan para nonoman Sunda dalam gerakan politik, yang arahnya bagi saya jelas soal kekuasaan yang telah lama dinikmati kaum menak tapi kaum nonoman tidak mampu melihat selubung itu sehingga mudah dijadikan martir.

Saya sependapat dengan Teddi Muhtadin bahwa gerakan kultural memang berbingkai keindonesiaan, konsepnya tidak emosional, bahkan ingin menunjukkan karakter Indonesia dengan keanekaragamannya.

Dalam menuju kebhinnekaan, sastra sebagai salah satu produk budaya perlu tetap pada karakternya, seperti air yang mengalir menemukan jalan, tapi bukan air bah yang mengamuk menerjang tanpa arah seperti yang diperlihatkan nonoman Sunda dalam gerakan politik. (*)

Naskah ini bisa dibaca di edisi cetak Tribun Jabar, Senin (21/3/2016). Ikuti berita-berita menarik lainnya melalui akun twitter: @tribunjabar dan fan page facebook: tribunjabaronline.

Penulis: cep
Editor: Dicky Fadiar Djuhud
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help