Antagonis

SANG antagonis selalu memilih jalan yang berbeda, yang berseberangan, berlawanan, meskipun diberi peluang jalan untuk melangkah bersama.

Antagonis

Cecep Burdansyah

SANG antagonis selalu memilih jalan yang berbeda, yang berseberangan, berlawanan, meskipun diberi peluang jalan untuk melangkah bersama. Bukan dalam tataran kritik atau koreksi untuk sebuah tujuan bersama, melainkan dengan sadar mengambil jalan berselisih untuk menghancurkan, dengan tujuan yang jelas bermusuhan. Tidak peduli aturan, norma, hukum, apalagi etika, sebab yang penting: hadapilah saya, sebab tujuan saya berbeda dengan kamu. Kamu sekalian adalah musuh. Tak peduli kalian banyak, aku sendirian! Begitulah sang antagonis.
Pertama kali berkenalan dengan antagonis dalam sebuah film. Mulai dari Sil Golda, Batman, Tarzan, hingga yang mutakhir ketika Minions berhadapan dengan si antagonis Scarlet Overkill dan suaminya, Herb. Kemudian dalam buku cerita, baik cerpen maupun novel, begitu banyak sang antagonis.
Karakter antagonis selalu menjengkelkan, bahkan membuat kita marah, prihatin, atau sedih. Tapi suasana itu memang yang diharapkan oleh sang antagonis. Yang penting dia suka, menang, jawara, dan akhirnya jemawa. Keberpihakan sutradara atau pengarang cerita bisa berbeda-beda, tergantung motivasi dan pesan yang ingin disampaikan. Ada sutradara atau pengarang yang berpihak pada antagonis, tapi ada juga yang tidak. Sang antagonis bisa menang, bisa juga binasa. Dalam Minions, saat sutradara menghancurkan Scarlet Overkill.
Antagonis bukan hanya ada dalam film dan novel. Bahkan film dan novel itu justru memungut antagonis dari kehidupan nyata. Film dan novel itu merepresentasikan begitu banyak antagonis dalam kehidupan nyata, yang telah menorehkan sejarah peradaban manusia. Pahit getirnya sejarah kehidupan manusia karena hadirnya para antagonis.
Kehidupan politik di tanah air sekarang sedang mempertontonkan peran antagonis. DPR, karena perilaku anggotanya, menjadi antagonis. Lembaga yang seharusnya secara teoretis menjadi pengusung aspirasi rakyat malah disulap menjadi lembaga yang berlawanan dengan aspirasi rakyat. DPR sebagai lembaga yang memperjuangkan aspirasi rakyat dipenggal seenak jidat untuk melegalkan perampokan uang negara sebesar Rp 11,2 triliun dengan alokasi Rp 20 miliar tiap anggota. DPR berdalih anggaran tersebut diperlukan untuk membangun daerah pemilihannya.
Secara teori, konteks wakil rakyat memperjuangkan aspirasi rakyat itu tugasnya adalah mendengar, menyerap, memahami, menghayati, lalu memperjuangkannya di DPR dalam bentuk regulasi, merencanakan dan membuat anggaran, dan melakukan pengawasan. Namun mereka kemudian memenggalnya, dengan mengambil alih peran eksekutif, mencomot dana untuk kemudian ia gunakan di daerah pemilihannya, dengan dalih dana aspirasi.
Ini taktik busuk untuk memperkaya diri sendiri, kelompoknya, dan lebih jauh sebagai taktik untuk melanggengkan kekuasaan mereka di DPR. Dengan dana Rp 20 miliar, setiap anggota DPR leluasa menabur duit di daerah pemilihannya untuk mempertahankan eksistensinya di DPR. Dengan mentalitas sebagian besar rakyat masih mudah tergiur uang, saweran duit merupakan taktik mudah dan jalan pintas untuk mempertahankan loyalitas pemilih. Implikasi lebih luasnya, dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota DPR itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi di Indonesia.
Seiring dengan keukeuh peuteukeuh-nya memperjuangkan aspirasinya sendiri, DPR juga terus aktif bergerilya melumpuhkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Memanfaatkan kisruh KPK versus Polri, kini DPR terus berjuang merevisi UU KPK, terutama ingin mengamputasi kewenangan KPK dalam hal penyadapan. Lagi-lagi ini merupakan taktik busuk para wakil rakyat yang ingin memuluskan strategi mereka dalam ngawur-ngawur duit Rp 20 miliar kelak bila dana rampokan itu jadi legal. Dengan lumpuhnya KPK, mereka bebas dari penyadapan dan bebas seenak perut menggunakan dana aspirasi tersebut.
Perilaku anggota DPR itu dengan sadar mengambil posisi antagonis. Mereka sadar berseberangan jalan dengan presiden yang menolak dana aspirasi dan merevisi UU KPK, juga sadar berselisih jalan dengan aspirasi publik. Tapi sang antagonis selalu menantang dan membusungkan dada: ayo, hadapilah saya, kalau berani!
Kita tidak tahu apakah sang antagonis ini akan menang atau binasa. Tergantung sutradaranya, dan sutradaranya itu adalah kita: rakyat. (*)

Penulis: cep
Editor: cep
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved