TribunJabar/

Kasus Pemalsuan Dokumen

Di Bandung, Kabareskrim Budi Waseso Bicara Tentang Abraham Samad

"Saya bilang itu bukan persoalan yang luar biasa. Di kala menjadi konsumsi publik itu karena terlalu dibesar-besarkan."

Di Bandung, Kabareskrim Budi Waseso Bicara Tentang Abraham Samad
Bukbis Candra Ismet Bey
Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Budi Waseso (berbaju putih). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku M Guci Syaifudin

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID  - Kasus yang terjadi pada Ketua KPK Nonaktif, Abraham Samad (AS), merupakan hal biasa dan tak perlu dibesar-besarkan. Hal itu dikatakan Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komjen Budi Waseso, usai meninjau Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (30/4/2015).

"Saya bilang itu bukan persoalan yang luar biasa. Di kala menjadi konsumsi publik itu karena terlalu dibesar-besarkan," kata Budi.

Budi sendiri menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) yang menangani kasus tersangka AS.

Mabes Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penyidikan terhadap AS yang sempat ditahan di Polda Sulselbar beberapa waktu lalu.

"Jika melakukan pelanggaran hukum itu harus konsekuen dan konsiten. Seperti di kala (AS. Red) menjadi Ketua KPK selalu mendengungkan konsisten dalam penegakkan hukum. jangan minta perlakuan yang luar biasa," ujar Budi.

Menurut Budi, keadilan merupakan suatu yang paling penting dalam penegakan hukum. Karena itu penangkapan dan penahanan terhadap pelaku pelanggar hukum merupakan persoalan biasa. Terlebih terhadap AS yang tersangkut kasus pemalsuan dokumen kependudukan‎.

"Kasus korupsi yang melibatkan pejabat besar misalnya, hal itu juga hal biasa tapi bukan karena jabatannya tapi karena oknum. Di kala menteri atau mantan menteri ditahan juga tidak ada perlakuan khusus," kata Budi.

Soal penangguhan penahanan, Budi menyebut, hal tersebut merupakan hak setiap tersangka.

Namun demikian, KPK seharusnya tak perlu ikut campur dalam permohonan penangguhan penahanan. Pasalnya prosedur penangguhan penahanan itu harus sesuai aturan berlaku.

"Penanguhan penahan itu hak. Hanya prosedur itu yang menangguhkan itu keluarga melalui penasehat hukum. Harusnya KPK tidak ikut menjamin karena dalam UU tidak ada ini hanya mencari perhatian seolah ada kekompakan dan berita ini menjadi hal yang luar biasa," ujar Budi. (cis)

//

SETELAH DARI AYU UTAMI, ANGGUN C SASMI KEMBALI DAPAT SURAT KECAMAN DARI EPHIE CRAZE. EPHIE KESAL SAMPAI BILANG MUAK BACA SURAT ANGGUN.http://goo.gl/xc8oQo

Posted by Tribun Jabar Online on Thursday, April 30, 2015
Penulis: cis
Editor: Dicky Fadiar Djuhud
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help