budaya

Kedudukan Bahasa Daerah dalam Konstitusi

PADA tahun ajaran 2014/2015 ini, Kurikulum 2013 mulai diterapkan. Namun sayang, banyak masalah yang dihadapi..

Oleh Yatun Romdonah Awaliah
Alumni Prodi Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda, Sekolah Pascasarjana UPI
 

PADA tahun ajaran 2014/2015 ini, Kurikulum 2013 mulai diterapkan. Namun sayang, banyak masalah yang dihadapi, bukan saja bagi pendidik tapi juga bagi peserta didiknya. Sehingga tidak aneh kalau pada pertengahan Agustus kemarin Kurikulum 2013 menjadi trending topic di twitter. Twit-twit yang muncul di antaranya keluhan dari peserta didik yang merasa belum siap dengan tambahan jam pelajaran, fasilitas yang kurang mendukung, buku pelajaran yang belum komplet dan sebagainya.
Permasalahan tersebut merupakan sebagian kecil dari banyaknya persoalan yang muncul, belum lagi permasalahan dari para pendidiknya sendiri. Sebenarnya sudah tidak aneh lagi kalau sekarang Kurikulum 2013 banyak yang mempersoalkan. Sebab sebelum diberlakukan pun Kurikulum ini sudah menuai pro dan kontra. Salah satu yang paling ramai diperbincangkan adalah masalah eksistensi bahasa daerah dalam Kurikulum 2013. Hal ini terkait mata pelajaran bahasa daerah diserahkan langsung kebijakannya ke pemerintah daerah (pemda) masing-masing.
Bila dilihat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, dimana daerah menyelenggarakan pemerintahan secara otonomi seluas-luasnya, penyerahan kebijakan bahasa daerah di sekolah ke daerah masing-masing, sebenarnya sudah sesuai peraturan perundangan. Karena salah satu kewenangan pemda sesuai Pasal 14 butir C adalah penyelenggaraan pendidikan. Hal ini bisa dimaknai, pemda mempunyai kewenangan dan keleluasaan dalam menerapkan kebijakan mengenai bahasa daerah di sekolah.
Tapi justru karena keleluasaannya itu pula, pemda bisa mengalokasikan jam pelajaran untuk bahasa daerah sesuai kehendaknya. Bisa maksimal tapi juga bisa minimal. Dalam Kurikulum 2013, mata pelajaran dibagi menjadi 2 kategori yaitu kategori A yang berisi mata pelajaran yang sudah ditentukan pemerintah pusat dan kategori B yaitu mata pelajaran yang sudah ditentukan tapi masih bisa ditambah atau dikurangi berdasarkan kebijakan pemda dan sekolah.  Dalam kategori B inilah bahasa daerah bisa ditambahkan. Sebagai contoh, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) standar jumlah jam pelajaran per minggu 38 jam (bisa ditambah jamnya berdasarkan kebijakan pemda dan sekolah), 8 jam di antaranya merupakan alokasi waktu untuk kategori B , yaitu 3 jam untuk seni budaya, 3 jam olahraga dan 2 jam prakarya. Bila ingin memasukan bahasa daerah tanpa menambah jam pelajaran per minggu maka harus mengurangi masing-masing satu jam dari olah raga dan seni budaya, jadi bahasa daerah punya alokasi waktu 2 jam. Tapi bila tidak ingin mengganggu alokasi waktu untuk mata pelajaran olahraga dan seni budaya, maka per minggu harus menambah 2 jam pelajaran lagi khusus untuk bahasa daerah, sehingga keseluruhan jumlah jam pelajaran per minggu menjadi 40 jam.
Di sinilah muncul problematika, yaitu akan munculnya selera. Apabila pemda termasuk sekolah seleranya condong ke bahasa daerah maka akan memperjuangan bahasa daerah agar tetap diajarkan meskipun harus mengurangi jumlah jam mata pelajaran lain atau menambah jam pelajaran lagi seperti halnya yang dilakukan oleh pemda Jawa Barat. Tapi bila pemda atau sekolahnya tidak memperhatikan bahkan tidak selera terhadap bahasa daerah, maka mereka cenderung mengikuti pelajaran yang sudah disodorkan dari pusat tanpa mau mengubah atau menambahnya.
Berangkat dari problematika di atas, polemik mengenai eksistensi bahasa daerah dalam Kurikulum 2013 selama ini cenderung dilihat dari perspektif pendidikan, terutama relevansi bahasa daerah dengan karakter siswa. Misalnya dengan mengatakan, bahasa daerah sangat penting untuk membentuk karakter anak didik dengan kekayaan dongeng-dongeng budi pekerti dan lainnya. Tentu saja perspektif itu penting karena memang di situ terletak substansi pelajaran bahasa daerah. Namun supaya polemik tidak berlarut-larut, ada baiknya semua pihak berpijak kepada dasar hukum, dalam hal ini konstitusi, sebagai kerangka bernegara. Kita perlu melihat dan menelisik, bagaimana sebetulnya kedudukan bahasa daerah dalam konstitusi kita? Jika selama ini pendidikan bahasa daerah dipandang relevan dengan pembentukan karakter atau setidaknya penting sebagai sumber kekayaan yang harus dipelihara, apakah ada dasar hukumnya dalam konstitusi atau tidak? Jika dipandang penting tapi tidak kuat dasar hukumnya, para pembuat kebijakan Kurikulum 2013 tak bisa disalahkan bila tidak mengalokasikan waktu pelajaran di Kurikulum 2013, termasuk tidak menyediakan sumber bacaan dan bahan ajar lainnya. Sebaliknya apabila dasar hukumnya dalam konstitusi kuat, kemudian kurang diberi ruang gerak dalam Kurikulum 2013, termasuk tidak menyediakan bahan ajar, pembuat Kurikulum 2013 bisa disalahkan.
Menarik mencermati kedudukan bahasa daerah dalam konstutisi kita. Dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan ternyata kedudukan bahasa daerah berbeda. Perbedaan inilah yang kurang, bahkan tidak dilihat oleh pembuat kebijakan Kurikulum 2013 maupun oleh pengeritiknya. Dalam batang tubuh UUD 1945 sebelum perubahan, sama sekali tak ada penyebutan mengenai bahasa daerah. Dalam pasal 32 disebutkan, "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Kemudian soal bahasa pengaturannya ada dalam Pasal 36 yang berbunyi, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia." Masing-masing pasal mengenai kebudayaan nasional dan bahasa itu mendapat penjelasannya di naskah Penjelasan. Penyebutan "bahasa daerah" baru muncul pada penjelasan pasal 36 yang disebutkan bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang hidup.
Kemudian bandingkan dengan UUD 1945 hasil amandemen. Seperti diketahui konstitusi kita mengalami empat kali amandemen. Amandemen keempat di antaranya perubahan pasal 31 (ayat 1,2,3,4) mengenai pendidikan dan pasal 32 (ayat 1,2) mengenai kebudayaan. Agar tergambar jelas, kita kutip bunyi pasal 32 yang terkait kebudayaan dan bahasa. Pasal 32 ayat (1) berbunyi, "Negara memajukan kebudayaan nasisonal Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Lalu ayat (2) berbunyi, "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional."
Dari kedua konstitusi sebelum dan sesudah perubahan itu bisa ditarik kesimpulan, bahwa dalam UUD 1945 sebelum perubahan, baik kebudayaan daerah maupun bahasa daerah kedudukannya ada walau pun eksistensinya kurang begitu kuat karena hanya tercantum di penjelasan. Sedangkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, kedudukan bahasa daerah sangat kuat karena dicantumkan secara eksplisit dalam pasal 32 ayat (2), sementara mengenai kebudayaan tidak spesifik menyebut kebudayaan di daerah seperti halnya dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Dengan demikian, apabila melihat rumusan pasal mengenai bahasa dan kebudayaan dalam UUD 1945 hasil amandemen, kedudukan bahasa daerah bisa dimaknai lebih kuat daripada kebudayaan daerah, karena soal kebudayaan daerah tak ada penyebutan secara eksplisit. Dan kata "memelihara", harus dimaknai pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, wajib melaksanakan di bidang pengajaran di sekolah.
Dengan mencermati rumusan pasal-pasal mengenai kebudayaan dan bahasa daerah, tak selayaknya pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud meminggirkan bahasa daerah dari kurikulum 2013 karena kedudukannya dalam konstitusi sangat kuat dibandingkan dengan kebudayaan daerah. Begitu pula pemda dan sekolah-sekolah mempunyai kewajiban mengalokasikan jam pelajaran secara khusus untuk bahasa daerah. Apabila meminggirkan bahasa daerah, bahkan sama sekali menghilangkan, bisa dimaknai mengingkari konstitusi.***

Editor: cep
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved