Podium

Menggenjot Investasi di Jawa Barat

PROVINSI Jawa Barat hendaknya tidak terlena dengan jumlah investasi yang berhasil diwujudkan pada triwulan I 2014.

Menggenjot Investasi di Jawa Barat
istimewa
Arif Minardi, Anggota Komisi VI DPR-RI

PESTA demokrasi dan euforia politik sudah lewat, saatnya bagi pemerintah daerah untuk berkonsentrasi menggenjot investasi di tempat masing masing. Karena hanya dengan menggenjot investasi, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah bisa ditingkatkan.

Provinsi Jawa Barat hendaknya tidak terlena dengan jumlah investasi yang berhasil diwujudkan pada triwulan I 2014. Yang menempatkan provinsi ini di urutan teratas realisasi investasi di negeri ini. Pemprov dan pemkab/kota tidak boleh terlena karena sebetulnya kapasitas investasi masih bisa ditingkatkan lagi.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan realisasi investasi pada triwulan I 2014 sebesar Rp 106,6 triliun. Perinciannya realisasi penanaman modal asing (PMA) Rp 72 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 34,6 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi investasi pada periode yang sama 2013, terjadi peningkatan investasi sebesar 14,6 persen.  

Perinciannya realisasi PMA meningkat 9,8 persen dan PMDN meningkat 25,9 persen. Data menyebutkan bahwa realisasi investasi PMA didominasi Jawa Barat 1,8 miliar dolar AS, Kalimantan Timur 800 juta dolar AS dan Riau 600 juta dolar AS.  

Sementara realisasi investasi PMDN didominasi DKI Jakarta Rp 8,3 triliun, Jawa Barat Rp 8,1 triliun dan Jawa Timur Rp 7,7 triliun.

Peningkatan daya saing penanaman modal di daerah memerlukan daya kreativitas dan inovasi terkait dengan pelayanan kepada para investor. Disamping infrastruktur fisik juga diperlukan difusi inovasi terkait dengan sistem informasi yang sangat urgen bagi investor, seperti sistem informasi pertanahan dan sumber daya alam (SDA). Isu aktual terkait dengan daya saing investasi adalah masalah kompetensi ketenagakerjaan yang bisa mendukung kegiatan investor.

Pentingnya pihak pemda menata portofolio kompetensi SDM di daerahanya. Hal ini penting karena akhir-akhir ini terjadi disparitas kesenjangan yang akut terkait kebutuhan tenaga kerja yang berkompetensi.

Untuk langkah kedepan Pemerintah daerah punya peran penting dalam membujuk perusahaan yang sudah berinvestasi di Indonesia untuk menambah kapasitas produksi maupun mendirikan pabrik baru atau lebih dikenal dengan reinvestasi. Berdasarkan data BKPM, sepanjang 2013 lalu 40 % investasi baru berasal dari reinvestasi.

Beberapa faktor yang menjadi resistensi bagi investor hendaknya segera diatasi seperti belum adanya sinergi positif antara pengusaha dengan organisasi buruh atau pekerja terkait dengan persoalan upah, outsourcing, dan kebebasan berorganisasi. Hal itu telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor untuk menanamkan modalnya atau paling tidak menunda realisasi dari rencana investasinya.  

Kurang kondusifnya pasar tenaga kerja harus segera diatasi. Dengan produktivitas yang masih rendah, masalah kompetensi dan upah yang sulit diperkirakan secara pasti serta ketidakpastian hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja, daya tarik investasi dari sisi ketenagakerjaan akan terus menurun.

Halaman
123
Editor: Dicky Fadiar Djuhud
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved