Referat

Demokrasi Versus Oligarki di Indonesia

RAKYAT kebanyakan yang sebenarnya pemegang kedaulatan (katanya), hanya berada di pinggiran arena demokrasi itu sendiri.

Demokrasi Versus Oligarki di Indonesia
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Illustrasi 

DEMOKRASI diyakini sebagai pemerintahan yang dijalankan dari oleh dan untuk rakyat. Sementara Oligarki, pemerintahan yang dijalankan oleh sedikit orang atau kelompok. Robert Michael, mengemukakan apa yang disebut sebagai hukum besi oligarki. Berdasar hukum tersebut, bahwa manakala kita memilih demokrasi sejatinya bersamaan dengan itu kita akan dihadapkan kepada kecenderungan oligarki.

Karena itu, tidak ada negara bangsa yang mampu menyelenggarakan sistem pemerintahan demokrasi dalam arti bahwa rakyat setiap saat ikut serta di dalam pemerintahan. Karena akhirnya setelah gagasan demokrasi dijalankan secara periodik melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas dan jurdil setiap empat atau lima tahun sekali maka selanjutnya pemerintahan akan dijalankan olek sekelompok orang dari partai-partai politik yang memenangi pemilu.

Atas dasar logika itu, maka sejatinya yang dialami Indonesia pasca runtuhnya rezim orde baru Soeharto, seolah-olah kita telah menjalankan demokrasi namun sejatinya kita telah terjebak ke dalam sistem oligarki di dalam penyelenggaraan pemerintahan pasca usainya pemilu legislatif. Lihat saja indikasinya, saat ini orang memperbincangkan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden mendatang.

Rakyat kebanyakan yang sebenarnya pemegang kedaulatan (katanya), hanya berada di pinggiran arena demokrasi itu sendiri. Hanya segelintir elite politik saja yang menentukan tentang dapat maju tidaknya seseorang di dalam kontestasi pemilu presiden yang akan digelar 9 Juli 2014 mendatang. Rakyat baru akan dilibatkan saat pilpres berlangsung.

Begitulan secara rutin kita melakukan pemilu presiden tanpa memperoleh output dan outcome pemertintahan yang efektif menggerakkan dan menghadirkan kemaslahatan publik di tengah perubahan global yang sangat cepat yang diwarnai oleh persaingan antarnegara bangsa di dalam memperebutkan dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki.

Alih-alih menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan, malah rezim-rezim yang memerintah Indonesia pasca orde baru ternyata belum mampu membuat bangsa ini memiliki daya saing yang unggul dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia.

Angka kemiskinan masih tetap tinggi, kesenjangan kaya miskin makin melebar, pengangguran cenderung naik turun secara fluktuatif, rata-rata lama sekolah masih lebih kurang 7-8 tahun artinya tidak tamat SMP, kesenjangan desa dengan kota makin tajam, dan masih banyak potret buram lainnya yang berujung kepada rendahnya daya saing dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu, banyak pihak meragukan apakah demokrasi dan demokratisasi yang dijalankan benar atau keluar dari rel-nya.

Tampaknya, kita perlu memperbaiki arah jalan demokrasi dari jebakan oligarki. Rakyat, harusnya dilibatkan di dalam kehidupan politik keseharian (day to day politik) utamanya di dalam setiap proses pengambilan keputusan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Prosedur dan akses demokrasi harus dibuka lebar, pemerintahan sehari-hari harus semakin adaptif terhadap apa yang diperlukan rakyat secara mendasar.

Kemajuan bersama hendaknya menjadi tujuan kolektif yang sekuat tenaga harus diwujudkan bersama pula. Saluran-saluran demokrasi tak cukup hanya melalui badan-badan perwakilan yang sifatnya politik dan kewilayahan, seperti DPR/D dan DPD. Namun, harus pula dipikirkan keterwakilan fungsional di dalam pengambilan keputusan bersama.

Saat ini, tampaknya demokrasi kita terlalu menekankan kepada aspek-asepk prosedural yang cenderung rigid dan hampa nilai di dalam penyelenggaraan urusan bersama. Pendidikan, Kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur fisik yang baik merupakan tiga unsur yang seharusnya jadi prioritas pemerintahan pasca pemilu.

Kesinambungan pemerintahan yang satu dengan pemerintahan lainnya harusnya terjaga dengan baik, agar tidak "cacag nangkaeun", setiap rezim membuat kebijakan, program, dan kegiatan yang tidak sinambung dan parsial sifatnya. Karena itu pemerintahan menjadi tidak efektif, tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat kebanyakan.

Pengambilan keputusan yang cenderung elitis dan tidak melibatkan publik luas, hakikatnya merupakan praktik oligarki. Apabila masa rezim orde baru Soeharto kita diperintah oligarki Soeharto, ABRI, Birokrasi sipil, dan sekelompok kecil pengusaha. Pasca reformasi, hanyalah unsur ABRI dan Soeharto yang hilang dari pusat-pusat kekuasaan.

Sementara Birokrasi sipil masih tetap sebagai instrument dominan dalam menjalankan pemerintahan dan partai-partai politik dikuasai kelompok pengusaha atau pemodal lokal dan global, baik secara terang-terangan atau pun sembunyi-sembunyi. Birokrasi pun dikuasai mereka pula secara tidak langsung.

Di dalam konteks ini kerapkali hadir para komprador dan rentseekers, yakni para perantara kuasa politik bermotif keuntungan ekonomi untuk dirinya atau kelompoknya. Karenanya, kemaslahatan dan kepentingan publik menjadi termarginalkan.

Sebab itu, kita perlu membangun kekuatan sipil yang mandiri yang secara kolektif mampu membendung kemungkinan ekses negatif dari praktik-praktik demokrasi liberal yang cenderung menguntungkan para pemilik modal, elite politk, dan elite ekonomi. Rakyat akhirnya hanya bersifat nominal dan di luar arena demokrasi itu sendiri, karena para oligarki lah yang sesungguhnya berkuasa dan menentukan jalan hidup negara bangsa ini. ***

Penulis :

DEDE MARIANA
Guru Besar Ilmu Pemerintahan dan
Kepala Departemen Ilmu Politik Fisip Unpad

Naskah tulisan ini bisa dibaca di Harian Tribun Jabar, Senin (30/6/2014).

Editor: Dicky Fadiar Djuhud
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved