Opini

Simalakama Prostitusi

SELALU ada pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, prostitusi jelas bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, norma sosial hingga hukum.

Simalakama Prostitusi
ISTIMEWA
Didit Ernanto, Pemerhati Sosial dan Praktisi Media Massa

PROSTITUSI kembali menjadi sorotan setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menutup lokalisasi Dolly pada 18 Juni lalu. Pro dan kontra sempat merebak terhadap putusan Walikota Surabaya Tri Rismaharini tersebut.

Dolly memang terlanjur menjadi lokalisasi yang masyhur di Kota Surabaya. Setidaknya, lebih dari 1400 pekerja seks komersial (PSK) dan 400-an germo menggantungkan hidup dalam bisnis esek-esek yang telah ada sejak tahun 1966 itu.

Prostitusi memang menjadi profesi yang telah ada sepanjang sejarah dunia. Di era Babilonia, era Yunani Kuno dimana prostitusi tumbuh dan berkembang dengan berjuluk hetaerae. Sementara legalisasi prostitusi yang dilokalisir terjadi pada abad pertengahan di Venezia Italia. Persisnya oleh Veronica Franco sekitar 1577 Masehi.

Menelisik tentang prostitusi ibarat buah simalakama. Selalu ada pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, prostitusi jelas bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, norma sosial hingga hukum. Itulah sebabnya, prostitusi dilabeli sebagai penyakit sosial  masyarakat yang harus diberantas.

Di sisi lain, selalu saja ada pihak yang pro terhadap prostitusi. Baik itu yang berkaitan langsung dengan prostitusi maupun yang tidak langsung. Alasan ekonomi selalu dijadikan sebagai dalih klasik guna memperoleh pengakuan masyarakat.

Tak hanya PSK dan germo yang menggantungkan hidup pada prostitusi. Orang-orang yang tak berkaitan secara langsung juga memanfaatkan keberadaan lokalisasi untuk mengais uang. Seperti penjual makanan dan minuman, tukang parkir, tukang ojek, makelar  serta yang lainnya yang selama ini menikmati manisnya uang dari lokalisasi Dolly.

Penutupan lokalisasi prostitusi seperti Dolly sendiri bukan yang pertama kali di Indonesia. Masih di Surabaya, lokalisasi prostitusi lainnya yakni Kremil dan Tambakasri telah terlebih dahulu ditutup. Kemudian ada lokalisasi Kramat Tunggak di Jakarta dan Saritem Bandung yang ditutup sekitar tahun 2007 silam.

Namun, penutupan lokalisasi memang tak serta merta membuat persoalan prostitusi di negeri ini telah selesai. Kenyataannya prostitusi tetap ada dengan bermetamorfosis menggunakan sarana lain. Prostitusi berkamuflase ke dalam profesi lainnya.

Prostitusi di era global memang tak lagi terlokalisir. Bisnis ini merambah dunia maya dengan memanfaatkan sosial media maupun di situs-situs. Bukan rahasia lagi adanya PSK yang menawarkan diri melalui internet yang gampang diakses oleh siapa saja.

Prostitusi berkamuflase di tempat-tempat hiburan malam, karaoke hingga ke panti pijat yang bertebaran dimana-mana.  Ini artinya, tanpa lokalisasi pun prostitusi tak berarti telah hilang dari tengah-tengah masyarakat.
Hedonis

Sebagaimana layaknya bisnis maka dalam prostitusi berlaku hukum pasar. Ada pembeli maka sudah pasti ada penjual, ada permintaan selalu ada penawaran.  Dan selama ada permintaan dapat dipastikan praktik prostitusi tetap ada, meskipun tak dilakukan secara blak-blakan di lokalisasi.
Banyak hal yang membuat orang terjerumus dalam bisnis prostitusi ini. Ada yang terjebak dalam prostitusi karena menjadi korban perdagangan manusia (trafficking). Di Jawa Barat, misalnya, dalam 5 tahun terakhir terjadi sebanyak 882 kasus trafficking. Tak dapat dipungkiri jika kasus trafficking yang terjadi tersebut, berkaitan dengan praktik prostitusi.

Di sisi lain, ada pula yang sengaja menceburkan diri dalam prostitusi dengan dalih klasik yaitu kemiskinan dan faktor ekonomi. Mereka yang enggan terus menerus hidup berkubang kemiskinan, lantas menempuh jalan pintas sebagai upaya meningkatkan taraf hidup.

Bagi mereka yang pragmatis, prostitusi adalah pekerjaan yang disasar. Tanpa membutuhkan pendidikan  tinggi maupun skill sebagaimana layaknya prasyarat pekerjaan formal. Cukup berbekal paras dan fisik yang memadai, mereka dapat menangguk uang dengan mudah.

Pun tidak dibutuhkan bekerja keras supaya dapat memperoleh penghasilan yang lebih dari cukup. Bukan rahasia jika penghasilan PSK sangatlah menggiurkan. Di Dolly, misalnya, seorang PSK diperkirakan bisa memperoleh penghasilan sampai Rp 13 juta-Rp 15 juta setiap bulan (tribunnews.com.forum, 17 Juni 2014). Penghasilan yang tergolong tinggi pastinya.

Bandingkan dengan seorang buruh yang harus bekerja keras selama kurang lebih 8 jam setiap hari. Meski  upah buruh selalu naik setiap tahun, namun tetap saja masih tidak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum.  

Gaya hidup hedonis juga ikut berpengaruh. Kebutuhan hidup yang tak lagi sekadar kebutuhan primer semata. Telepon pintar plus pulsa, mobil sampai ke hiburan merupakan bagian dari gaya hidup yang telah menjadi kebutuhan. Tentu saja, gaya hidup wah itu membutuhkan cost yang tidak sedikit.

Kebutuhan yang sulit dipenuhi oleh mereka yang hanya bekerja di sektor non formal maupun pekerja rendahan yang tak memiliki skill atau berbekal pendidikan tinggi. Jalan pintasnya, akhirnya, adalah dengan memilih berprofesi di bisnis prostitusi. Yang begitu mudah untuk memperoleh lembar demi lembar rupiah.

Holistik

Penanganan masalah prostitusi harus dilakukan dengan sudut pandang yang holistik. Tak cukup hanya sebatas dengan melakukan razia maupun penegakan hukum semata. penanganan secara parsial nyatanya tak mampu membuat prostitusi hilang.

Sudah banyak aturan hukum seperti  KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Pidana Perdagangan hingga Peraturan Daerah (Perda) yang memberi sanksi hukum terhadap semua pelaku praktik prostitusi. Faktanya, ancaman sanksi itu tak menyurutkan langkah bagi mereka yang menggeluti bisnis prostitusi itu.

Agama memang merupakan faktor penting dalam membentengi diri supaya tidak terjerumus dalam praktik prostitusi tersebut. Pendekatan secara keagamaan, tetap harus diikuti dengan upaya-upaya lain dalam menangani masalah prostitusi ini. Penanganan secara sosial dan  ekonomi tetap harus disinergiskan secara berkesinambungan.

Di tengah angka pengangguran yang tinggi, orang yang berpikiran pragmatis tentu saja memilih bekerja apa saja. Terlebih lagi, jika tidak ada latar belakang pendidikan tinggi dan skill yang mumpuni untuk bisa bersaing dalam dunia kerja. Demi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa peduli pekerjaan itu halal atau haram, melanggaran aturan hukum atau tidak.  Dan prostitusi menjadi salah satu pilihannya.  

Persoalan semakin rumit manakala orang sudah terlanjur menjeburkan diri telah merasakan mudahnya memperoleh uang melalui praktik prostisusi. Hal itu adalah penyebab mengapa orang tidak kapok dan selalu kembali ke bisnis prostitusi.

Akhirnya, razia yang diikuti dengan pemberian pelatihan di Dinas Sosial menjadi kurang efektif.  Bekal pelatihan keterampilan tidak ada artinya apabila mereka dihadapkan fakta di masyarakat betapa susahnya mencari pekerjaan.

Bekal yang didapat itu tidak cukup supaya mampu bersaing di dunia kerja. Terlebih lagi, masih ada stigma masyarakat terhadap mereka.

Demikian pula bekal sebagai modal yang diberikan. Seperti modal Rp 3 juta bagi pelaku prostitusi Dolly, tentu saja tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat selama ini. Mereka yang terbiasa mudah memperoleh rupiah itu, tentunya sulit menerima modal usaha tersebut.
Mereka yang berpikiran pragmatis pada akhirnya memilh kembali menekuni prostitusi. Pekerjaan yang dianggap lebih gampang memperoleh uang demi membiayai hidup dan gaya hidup hedonis. Tidak gampang memang mengubah paradigma orang yang terlanjur pragmatis.

Adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah guna menciptakan lapangan kerja. Tak sekadar lapangan kerja di sektor formal, tetapi juga menumbuhkan wirausaha baru. Selama masih ada pengangguran maka potensi munculnya praktik prostitusi selalu ada.

Selain itu, mengubah paradigma pragmatis serta hedonis harus terus dilakukan. Perlu ditanamkan sejak dini bahwasanya mencari uang tidak dapat dilakukan tanpa kerja keras, gaya hidup hedonis adalah gaya hidup keliru yang tidak boleh ditiru.

Penutupan lokalisasi memang tak serta merta berarti penanganan prostitusi telah berakhir. Praktik prostitusi yang berkamuflase dalam profesi lain maupun bermetamorfosis melalui dunia maya harus tetap harus ditangani.

Justru prostitusi yang berkamuflase dan bermetamorfosis itulah yang lebih sulit untuk dideteksi dan ditangani. Mobilitas praktik prostitusi yang telah berkamuflase dan bermetamorfosis sangat tinggi dibandingkan yang terlokalisir.

Prostitusi memang bak simalakama. Yang tak semudah membalikkan tangan untuk mengatasinya.  Yang tak sekadar bak pesulap yang tinggal mengucap mantra Sim Salabim, maka prostitusi lenyap di muka bumi.

Penyelesaian masalah  prostitusi tak hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum semata. Yang lebih penting pula adalah peran masyarakat untuk ikut bersama-sama menangani masalah prostitusi ini. Sinergitas antar semua pihak memang selalu dibutuhkan sampai kapan pun dalam memberantas praktik prostitusi ini. (***)

Editor: Dicky Fadiar Djuhud
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved