Teras

Jati Kasilih ku Junti

TANGGAL 1 Juli merupakan hari bersejarah bagi dunia usaha mikro, kecil, dan UMKM.

TANGGAL 1 Juli merupakan hari bersejarah bagi dunia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, yang isinya antara lain memungut pajak satu 1 persen dari omzet bagi UKM yang omzetnya kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Alasan pemerintah, untuk mendorong pengembangan UKM memasuki sektor formal. Dengan masuk ke sektor formal, UKM menjadi creditable alias layak diberi kredit.
Di dunia ini memang tak ada yang bisa terhindari dari pajak karena pajak merupakan pendapatan negara yang utama. Namun memberlakukan pajak bagi UMKM dengan skema dari omzet, bukan dari keuntungan, sungguh mengundang pertanyaan besar. Alih-alih mendorong terus tumbuhnya dunia usaha kecil dan menengah, pemerintah seakan mau membunuhnya. Sepatutnya, pemerintah mengapresiasi warganya yang bergerak di UKM. Mereka adalah wirausaha yang tak mau menggantungkan diri pada sektor formal, apalagi bekerja. Mereka adalah orang-orang yang berjiwa mandiri.
Di Indonesia, menurut data di Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah, hingga Juni 2013 ada sekitar 55,2 juta UKM, 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerjanya pun sebanyak 101,72 juta tenaga kerja, 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Sumbangannya terhadap produk domestik bruto (PDB) 57,12 persen.
Melihat angka-angka itu, artinya selama ini UKM menjadi benteng perekonomian Indonesia. UKM pun bisa dikatakan dunia usaha yang relatif bisa bertahan dari krisis. Pada tahun 1998, ketika Indonesia digulung krisis, dunia perbankan kolaps, sementara dunia UKM relatif masih bisa berdiri kendati terseok-seok. Bayangkan apabila saat itu ekonomi tak didukung UKM, mungkin perekonomian Indonesia sulit untuk bangkit, dan rakyat Indonesia jadi korban berkepanjangan.
Kini, di saat negara maju seperti di Eropa, termasuk AS, sedang kelimpungan ekonominya, Indonesia termasuk stabil. Pertumbuhan ekonomi sampai kuartal pertama di atas enam persen, sementara inflasi pun relatif terkendali. Semua itu tentu tak lepas dari sumbangan dunia UKM.
Sayangnya, di saat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), dunia UKM harus menanggung beban dengan pungutan pajak satu persen dari omzet, bukan dari laba seperti yang diberlakukan pada perusahaan. Tak heran kalau regulasi ini dirasakan oleh dunia UKM sebagai bentuk ketidakberpihakan pemerintah pada UKM.
Alasan pemerintah untuk menaikkan derajat UKM menjadi sektor formal agar creditable terlalu mengada-ada. Sejauh ini, sektor perbankan sudah banyak yang menyalurkan kreditnya untuk UKM. Dan, menyimak berita di salah satu majalah perbankan, bank nasional kita banyak menanggung laba, yang apabila dirata-ratakan hampir di atas 20 persen. Asal tahu saja, laba itu antara lain diperoleh dari kredit yang disalurkan untuk UKM. Bahkan diakui oleh para bankir, sektor UKM menjadi rebutan perbankan dalam menggenjot laba.
Diberlakukannya skema pajak satu persen dari omzet bagi UKM dikhawatirkan membunuh mental wirausaha yang susah payah dibangun para entrepreneur, dan akibat lebih jauhnya dunia UKM yang sedang mekar pun menjadi layu, sementara usaha-usaha korporasi, seperti perbankan dan korporasi lainnya, makin mendominasi dalam pengumpulan modal. Padahal, dunia korporasi, termasuk perbankan, sahamnya sudah banyak dimiliki pihak asing. Kalau ini yang terjadi, maka dalam ungkapan bahasa Sunda, jati kasilih ku junti, artinya pribumi tersingkir oleh pendatang. Kalau tulang punggung ekonomi kita sudah dikendalikan pihak asing, layak kita untuk miris. (*)

Penulis: cep
Editor: cep
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved