Program Kandidat Cenderung Hanya Ambil Simpati Warga

BANDUNG, TRIBUN - Para calon wali kota Bandung 2013-2018 tidak memahami persoalan di  masyarakat sehingga program yang ditawarkan para kandidat tidak realistis dan cenderung hanya mengambil simpati warga.

Kesimpulan tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion bertema Mengukur Rasionalitas Program Kerja Cawalkot Bandung, Realistis vs Utopis yang digelar SESFOR di Food Opera Jalan Tamansari Kota Bandung, Selasa (18/6). 

Kegiatan menghadirkan para pakar Yuhka Sundaya dari Indonesia Strategic, Dadan Ramdan dari Direktur Walhi Jabar, Taufik Rachman mantan Kepala Bappeda Kota Bandung, Agus Sofyan Kahfi dari Psikologi Unpad, dan Prima dari Komunikasi Unisba.

Agus mengatakan, dilihat dari program yang ditawarkan para kandidat terlihat tidak realistis. Seharusnya program tersebut menyentuh tingkat kebutuhan masyarakat, meskipun kebutuhan itu berjenjang. Tetapi kebutuhan dasar yang harus dilakukan adalah fisiologis biologis, rasa aman, diakui dicintai, dan dihargai.

"Sebagian warga Kota Bandung membutuhkan kehidupan layak sebagian kecil butuh aktualisasi. Agak slit mengukur realis dan utopis."

Sementara itu, mantan Kepala Bappeda Kota Bandung Taufik Rachman menjelaskan, para kandidat harus membaca kembali aturan perundang-undangan, terutama masalah perencanaan anggaran. Program yang ditawarkan seakan melanggar aturan yang justru dasar dalam pelaksanakan program kegiatan.

"Saya lihat program seragam, padahal ada koridor yang perlu diperhatikan. Jangan mentang-mentang isunya lagi ramai. Lalu ada janji taman RW, padahal sudah ada bukan hal baru atau bukan inovasi," ujar Taufik.

Yuhka Sundaya menilai masyarakat Kota Bandung sudah sangat rasional karena bisa melihat realistis atau tidaknya program. "Masyarakat Bandung sudah sangat rasional. Mana program bagus dan tidak, sambil lihat kerealistisannya. Membuat mimpi itu gampang, tapi harus disesuaikan dengan anggaran," ujar  Yuhka.

Berbeda dengan yang lain, Dadan Ramdan akan komitmen pada berdiri di luar lingkaran kekuasaan. Siapapun kandidat terpilih akan selalu berhadapan dengan Walhi.

"Kandidat belum memberikan pendidikan politik bagi warga. Soal mengukur rasional atau tidak, kandidat perlu diuji. Salah satunya kualitas konsolidasi dengan pemerintah terkait. 

Prima Mulyasari Agustina meminta kandidat berbuat dulu kepada masyarakat untuk membuat pencitraan. Selanjutnya mengedepankan atau kembali ke nilai lokal. "Jadi mereka harus mencari keunggulan kompetitif yang diadopsi nilai lokal. Jangan terlalu kebule-bulean," ujar Prima. (tsm)