Banyak Kebijakan Hambat Iklim Usaha

BANDUNG, TRIBUN - Untuk mendukung terciptanya iklim usaha yang positif idealnya didukung oleh terbitnya regulasi dan kebijakan pemerintah, mulai pusat, provinsi, dan kota-kabupaten.

"Sejak era reformasi, banyak kebijakan pemerintah yang kontra-produktif, tidak hanya bagi ekonomi, tapi juga sektor lainnya, semisal lingkungan," kata Haryadi Sukamdani, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Publik dan Fiskal, di Kadin Jabar, Kawasan Surapati Core Bandung, Jalan PHH Musthopa Bandung, Senin (17/6).

Haryadi berpendapat, tidak jarang di antara kebijakan terjadi tumpang tindih. Sayangnya, hampir setiap tahun kebijakan-kebijakan seperti itu cenderung bertambah.

Menurutnya, salah satu contoh kebijakan yang kontra-produktif bagi dunia usaha, yaitu adanya larangan pemilik modal bisnis apotek, tidak boleh turut aktif dalam roda bisnis tersebut. "Ini aneh. Kalau apotekernya tidak benar, ya pasti rugi dong pemilik modalnya," tuturnya. (*)