Jokowi, dr Herman dan Caleg Artis

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat telah berakhir beberapa bulan yang lalu.

Oleh: Yatun Romdonah Awaliah*

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat telah berakhir beberapa bulan yang lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat pun telah menetapkan bahwa pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar menjadi pemenangnya dengan perolehan suara 6.515.313. Namun, meski sudah berahir, kegiatan Pilgub ini menyisakan banyak pertanyaan, terutama masalah para pemilih golput yang begitu dominan.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilgub Jabar 2013 jumlahnya 32,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara adalah 20.713.779 jiwa. Sehingga jumlah golput adalah 11.786.221 jiwa dan jumlah golput ini dua kali lebih banyak dari jumlah pemilih Aher-Deddy yang memenangkan Pilgub. 

Yang jadi pertanyaan penting, kemanakah masyarakat Jabar yang golput tersebut? Peratama, apakah pada saat pemilihan mereka sedang sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas pribadi sehingga tidak memiliki waktu untuk pergi ke TPS? Padahal pemilihan tersebut menurut KPU Jabar sengaja dilaksanakan pada hari Minggu, 24 Februari 2013 dengan alasan hari libur, dan masyarakat bisa menyempatkan diri untuk pergi ke tempat pemungutan suara. Ataukah yang kedua, masyarakat merasa tidak percaya, tidak cocok dan kurang srek terhadap para calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri, sehingga menjadikan mereka memilih untuk Golput?  Kalau memang hal tersebut yang menjadi latar belakang masyarakat golput, ini membuktikan gagalnya Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam mencari pemimpin harapan masyarakat.

Pudarnya Kepercayaan
Mendominasinya masyarakat yang golput dalam sebuah pesta demokrasi sebenarnya secara langsung menunjukan hilangnya kepercayaan masyarakat pada Parpol dan Ormas. Sebab Parpol lah yang selalu mengusung dan menyajikan para calon pemimpin yang harus mereka pilih dari kader-kader yang mereka miliki. Pada saat yang sama, ketika hilangnya kepercayaan itu, Ormas yang merupakan organisasi yang dianggap akan memunculkan dan menyajikan pilihan alternative melalui jalur independen pun, sama, tidak mampu dan tidak bisa mengambil simpati dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mendapatkan kembali simpati dan kepercayaan itu, sudah sepatutnya Ormas dan Parpol membenahi diri, kemudian banyak mendengar dan memperhatikan media, untuk menyusun strategi supaya bisa kembali mendapatkan hati masyarakat.  Sebab walau bagai manapun, media elektronik maupun media cetak kini sudah mendarah daging di masyarakat. Apa yang diberitakan  media merupakan keadaan dan fenomena yang ada di masyarakat. Disamping independen dan tidak independennya sebuah media, masyarakat pun kini sudah pintar dan bisa menilai sendiri, mana media yang baik dan independen kemudian mana media yang ditunggangi politik.

Seperti fenomena Joko Widodo, Jokowi merupakan kader dari PDI Perjuangan. Dia adalah Wali Kota Solo yang dianggap bisa membenahi pedagang kaki lima dengan baik, tanpa ada perlawanan dan kekerasan. Karena sebelumnya Jokowi telah melakukan pendekatan secara pribadi  yang lumayan cukup lama dengan para pedagang kaki lima, dengan cara mengjak mereka makan di Pendopo setiap minggunya. Sehingga ketika Jokowi ingin melakukan penertiban dan merelokasi para pedagang kaki lima, mereka tidak bisa melawan karena faktor kedekatan dan emosional. Keberhasilan Jokowi ini menjadi buah bibir di berbagai media dan mendapat simpati yang baik dari masyarakat sehingga mengharumkan namanya.

Kemudian, saat Mobil Esemka yang merupakan hasil kreatifitas murid SMK Surakarta ini muncul, dengan cepat Jokowi mengapresiasi dengan menjadikannya sebagai mobil dinas Wali Kota. Sikapnya kembali dianggap sebagai sebuah gebrakan. Saat media rame memberitakan Jokowi dan prestasinya, sayang sekali PDI Perjuangan tidak menyadari potensi Jokowi, dan malah hal itu disadari oleh Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Sehingga saat pemilihan Gubernur DKI akan dimulai, Prabowo membisiki Megawati supaya menjadikan Jokowi sebagai calon karena dianggap sangat berpotensi. Kemudian, benar saja, dengan prestasinya yeng terus digembor-gemborkan media secara alamiah tanpa dibuat-buat, masyarakat DKI pun tertarik dengan Jokowi dan perstasinya. Apalagi saat ia dipasangkan dengan Ahok yang juga sama-sama pernah menjabat sebagai Wali Kota yang berprestasi.

Jokowi-nya Jawa Barat
Kalau saja kita sejenak merenung, sebenarnya masyarakat Jabar pun punya orang yang seperti Jokowi, malah dalam Majalah Tempo taun 2012 ia dianggap tokoh yang mengalahkan Jokowi. Herman Sutrino memang hanyalah seorang Wali Kota Banjar, yang mengepalai daerah yang hanya memiliki luas kurang lebih 131,97 kmĀ². Di luar besar kecilna wilayah yang ia pegang, Herman dianggap bisa memenej dan menjadikan kota Banjar maju dan berkembang, baik dalam masalah pendidikan, kesehatan mapun kesejahteraan, yang merupakan poin-poin lebih yang ia miliki dari Jokowi.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil investigasi Majalah Tempo, sebelum pemerintah pusat mencanangkan program Bantuan Operasional Sekolah, Herman sudah mengembangkan proyek "Angka Prediksi Drop Out" pada 2004. Setiap anak yang dinilai tidak dapat bersekolah lantaran kekurangan biaya dibantu Rp 250 ribu per tahun untuk murid Sekolah Menengah Pertama dan Rp 500 ribu per siswa untuk siswa Sekolah Menengah Atas. Bantuan itu mengalahkan bantuan DKI Jakarta yang cuma Rp 400 ribu per siswa SMA.

Proses penyeleksian dan pemberian bantuan ini pun terhitung mudah dan tidak bertele-tele, siswa  yang ingin menerima bantuan tinggal mengisi formulir. Data itu kemudian diajukan ke pemerintah kota untuk diseleksi. Begitu Wali Kota meneken surat keputusan, dana langsung dikirim ke rekening sekolah.

Untuk pelayanan kesehatan, Herman membebaskan biaya berobat puskesmas bagi mereka yang membawa kartu penduduk. Hal yang sama berlaku jika mereka berobat ke rumah sakit daerah. Bedanya, yang satu ini hanya diberlakukan bagi warga miskin. Setelah setaun berjalan, ternyata tak banyak warga berobat ke puskesmas. Usut punya usut, permasalaahanya  adalah meskipun Puskesmas gratis, tapi karena jaraknya jauh dari rumah warga, menjadikan warga yang sakit pergi ke puskesmas.  Herman pun ahirnya mendekatkan puskesmas tersebut ke rumah warga dengan cara mmembangun 42 pos kesehatan desa di 25 desa dan kelurahan. Setiap pos memiliki tenaga medis bidan dan perawat. Sedangkan dokter datang seminggu tiga kali. Puskesmas pun diperbanyak dari dua menjadi empat. Warga pun berduyun-duyun berobat. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kesehatan terus naik. Rata-rata di atas 77 persen setiap tahun.

Prestasi Herman memang lebih banyak daripada Jokowi, maka pantas saja saat  pemilihan kepala daerah tahun 2008, Herman Sutrisno  terpilih kembali menjadi Wali Kota Banjar, meraih 92,17 persen suara dan masuk Museum Rekor-Dunia Indonesia. Rekor yang hingga kini belum terpecahkan oleh kepala daerah mana pun. Bandingkan dengan pasangan Jokowi-Ahok yang pada putaran pertama DKI Jakarta meraih 42,6 persen dari total suara. Di putaran kedua, Jokowi cuma meraih 53,8 persen suara.

Namun sayang, potensi Herman ini tidak disadari oleh partai Golkar yang dijadikan Herman sebagai naungan, sehingga saat bursa pencalonan calon Gubernur  dan Wakil Gubernur Jawa Barat ia seperti menghilang dan  tidak pernah dimunculkan kepermukaan. Apakah Golkar tidak menyadari hal ini dan tidak mau mendengarkan media? Padahal pada tahun 2012 Herman gencar diberitakan di media masa sebagai Wali Kota yang berprestasi, bahkan mendapat anugrah Tokoh Tempo 2012. Atau mereka menyadari namun punya alasan husus untuk tidak menjadikan Herman sebagai calon?

Kalau memang alasan husus tersebut yang dijadikan latar belakang pengambilan keputusan, berarti  anggapan masyarakat tentang kiprah Parpol yang sejatinya sebagai wadah penggemblengan kader untuk melahirkan pemimpin dalam kerangka memperjuangkan kepentingan politik sebagai wahana melayani masyarakat,  malah bergeser seperti lembaga tempat transaksi.  Partai yang mendorong kadernya untuk jadi pemimpin baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional, seringkali kalau tidak diwarnai aroma transaksi  pasti loyalitas buta. Istilahnya, kalau tidak politik uang, maka politik trah yang berlaku. (Cecep Burdansyah, dalam Sosok Pemimpin Sunda dalam Gagasan dan Pengalaman, Paguyuban Pasundan, 2012).

Belajar dari Pengalaman
Dari fenomena tersebut seharusnya Parpol bisa belajar dari pengalaman. Lebih selektif lagi dalam memilih kader dan mendidik kader untuk dijadikan calon pemimpin yang nantinya akan disuguhkan kepada masyarakat. Terutama parpol harus lebih teliti, sebab selama ini parpol  dianggap sebagai kawah candradimuka para calon pemimpin.  Begitu juga dengan Ormas, harus jeli dan berani memasang mata dan telinga untuk mendapatkan calon alternatif yang tidak ditunggangi oleh kepentingan tertentu.

Namun sayang, lagi-lagi fenomena Jokowi dan dr. Herman ini ternyata tidak disadari dan tidak dipelajari oleh Parpol-parpol yang maengusung calon legislatif  tahun 2014.  Mereka ternyata tetap mempergunakan para artis untuk dijadikan tameng dan penggenjot suara dengan mengesampingkan kemampuan intelektualnya. Padahal para Parpol itu pun sebenarnya sudah berkali-kali mendapatkan kritikan dari masyarakat tentang para anggota legislatif dari kalangan artis yang sampai saat ini tidak ada sumbangsihnya. Jadi jangan harap untuk satu periode ke depan di Parpol-parpol tersebut ada kader pemimpin. Bahkan mungkin kebijakan-kebijakan dan pembuatan undang-undang pun tidak akan bermutu.*

*Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidika Indonesia.

Dimuat Tribun Jabar, 20 Mei 2013
Editor: cep
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved