Dubes Palestina Sesalkan Kebijakan PBB

BANDUNG, TRIBUN - Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Fariz Mehdawi menyesalkan kebijakan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang hingga sekarang ini belum bisa memutuskan Palestina sebagai anggota PBB. Bagi Palestina, penerimaannya menjadi anggota PBB akan menjadikannya sebagai bentuk pendukungan organisasi dunia sebagai negara yang merdeka.

"Ada yang salah dengan sistem global sekarang ini. Karena ketika 23 anggota PBB memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina dan memberikan dukungan untuk menjadikan Palestina anggota PBB, PBB tidak bisa memutuskannya karena adanya satu veto yang tidak setuju," katanya saat memaparkannya dalam dialog yang menghadirkan pembicara beberapa duta besar negara anggota KAA di main hall Gedung Merdeka, Jumat (19/4).

Oleh karena itu, Fariz mengharapkan kepada semua negara anggota KAA untuk terus meningkatkan rasa solidaritasnya. Terutama dalam mendukung negaranya yang belum dianggap sebagai negara merdeka oleh PBB. Fariz juga menilai kondisi sekarang ini memiliki tantangan yang besar dalam mewariskan nilai-nilai Dasa Sila Bandung kepada generasi muda.

"Kita perlu bersama-sama untuk terus berusaha mewariskan nilai-nilai KAA itu. Solidritas setiap negara pun perlu ditingkatkan," katanya.

Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Abdurrahman Mochammad Fachir mengakui bahaw peraturan dunia yang dianut PBB itu mengandung makna ketidakadilan. Namun peraturan itu terpaksa harus tetap dijalaninya, karena sementara ini aturannya masih demikian.

"Karena dalam memperjuangkan sesuatu itu harus melalui ketentuan yang kita ikuti. Walaupun ketentuan itu mengandung ketidakseimbangan," ujarnya.

Untungnya lanjut Fachir, emosional masyarakat Indonesia secara umum sudah menyatu dengan Palestina. Masalah Palestina adalah masalah Indonesia. Terbukti dengan setiap terjadinya gejolak di Palestina, masyarakat Indonesia pasti bereaksi. Bahkan tak sedikit yang berlomba-lomba memberi dukungan, bantuan, sampai mengirim tenaga relawan untuk bantu Palestina.

"Di samping itu secara kenegaraan, pemerintah berkomitmen untuk memberi pelatihan kepada seribu warga Palestina dalam 5 tahun (sejak 2008). Dan Insyaalloh untuk target kita itu selesai tahun ini. Karena hingga sekarang sudah 912 warga Palestina yang telah mendapatkan pelatihan berbagai bidang dalam rangka menyiapkan kemerdekaanya," jelas Fachir. (*)