Backlog Capai 15 Juta Unit

BANDUNG, TRIBUN - Ferry Sandiyana, Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (AP2ERSI) mengemukakan, setiap warga negara memiliki hak memperoleh tempat tinggal yang layak. Menurutnya, itu tertuang dalam UUD 1945 dan Deklarasi Unibersal Hak-hak Azasi Manusia.

Pemerintah pun, kata dia, sebetulnya memiliki program dan komitmen kuat untuk pemenuhan kebutuhan perumahan. Komitmen itu ada sejak 1950, pemerintah berkomitmen dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu pada Kongres Perumahan Sehat di Bandung.

Namun, kenyataannya, masih banyak kalangan MBR yang sulit memperoleh hak-haknya itu. Salah satu indikasinya terlihat pada angka backlog (kekurangan rumah) yang naik setiap tahunnya.

Pada 2004, kata Ferry, angka backlog sebanyak 5,8 juta unit. Enam tahun kemudian (2010) naik menjadi 13,6 juta unit. "Saat ini, diprediksi jumlahnya naik menjadi sekitar 15 juta unit," kata Ferry pada Musyawarah Besar DPP AP2ERSI di Hotel Preanger, Jalan Asia Afrika Bandung, Rabu (17/4). (*)