Pilgub Jabar

PDIP: 1 Juta Suara Dimanipulasi di Pilgub Jabar

Tim advokasi dan hukum PDI Perjuangan menemukan bukti terkait banyaknya kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Barat yang

PDIP: 1 Juta Suara Dimanipulasi di Pilgub Jabar
TRIBUN JABAR/DENI DENASWARA
ILUSTRASI tinta Pemilu
JAKARTA, TRIBUN - Tim advokasi dan hukum PDI Perjuangan menemukan bukti terkait banyaknya kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Barat yang digelar Minggu (24/2/2013) yang lalu. Bahkan diyakini ada 1.000.311 suara yang dimanipulasi.

Berdasarkan penghitungan cepat dari tim kampanye pasangan Rieke Dyah Pitaloka- Teten Masduki (PATEN) ditemukan hasil penghitungan yang berbeda dibanding penghitungan quick count beberapa lembaga survei lain. Tim kampanye PATEN mencatat ada selisih 1.302 suara untuk kemenangan Rieke.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Pemenangan pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki, Tubagus Hasanuddin, Jum'at (1/3/2013) di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. "Ada upaya yang dilakukan KPU secara langsung dan tidak langsung merugikan pihak kami," tegas Hasanuddin.

Pada bagian lain, Hasanuddin mengungkapkan, kecurangan-kecurangan yang ditemukan antara lain, tidak tersedianya tempat pemungutan suara di rumah sakit maupun pabrik. Ditemukan pula adalah adanya surat undangan yang dapat difotokopi. Padahal, surat undangan tersebut seharusnya telah dicetak sesuai jumlah DPT (daftar pemilih tetap).

Dugaan kecurangan lainnya yakni adanya pembohongan di beberapa KPUD tingkat Kota dan Kabupaten. KPUD menyatakan proses real count telah selesai dan dibawa ke Bandung, namun setelah dicek ternyata proses penghitungan masih berlangsung.

Proses rekapitulasi penghitungan suara di KPUD Jabar pun dalam beberapa hari terakhir tidak ada peningkatan dalam jumlah suara yang masuk. "Tidak ada pengelolaan dan pengawasan yang benar terhadap proses real count tentu akan memungkinkan terjadi kecurangan," ujar Hasanuddin.

Kini, tim kampanye PATEN sedang mengumpulkan bukti kecurangan lainnya, untuk segera membawa gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). (*)

Editor: dar
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help