Dewan Tuding Pertamina Belum Akuntable

JAKARTA, TRIBUN - Anggota Komisi VII DPR Alimin Abdullah menilai belum accountable dan masih banyak yang tidak tepat sasaran penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi biang penyebab stok kian menipis. Sebagaimana disebutkan pemerintah, tak lebih dari 22 Desember 2012, stok BBM subsidi habis.

"Penyaluran BBM bersubsidi memang masih kurang accountable dan masih banyak yang tidak tepat sasaran," ungkap Alimin yang juga Anggota Badan Kehormatan (BK) dari Fraksi PAN ini kepada Tribunnews, menanggapi kelangkaan premium yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Untuk itu, Alimin mendesak agar Pertamina bisa berbuat seperti  PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo yang mengoperasikan terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah menggunakan IT. Dengan itu, dapat diketahui siapa yang membeli BBM bersubsidi, mobilnya, jumlahnya dan kapan serta di SPBU mana.

Sebagai informasi, AKR menjadi salah satu badan usaha pembantu PT Pertamina sebagai penyalur BBM bersubsidi dan merupakan distributor BBM untuk sektor pertambangan, industri dan perikanan. Perusahaan memiliki pelabuhan di 19 wilayah di Indonesia.

AKR terpilih oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk tender sejumlah kuota tertentu untuk pihak swasta guna menjangkau penyaluran di wilayah yang sulit dijangkau Pertamina.

Lanjut Alimin, sedangkan di Pertamina BBM bersubsidi dihitung sejak keluar ke Tangki pengangkut dari Depo. Padahal tangki pengangkut tersebut, menurutnya, bisa saja tidak mengisi SPBU. Tapi ke Industri atau perkebunan yang sebetulnya tidak berhak.

"Sampai saat ini Pertamina masih belum berbuat seperti AKR," sesal Alimin, karena itu BBM subsidi selalu menjelang akhir tahun mengalami kelangkaan.