• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 22 Oktober 2014
Tribun Jabar

Soal UMK, APINDO Kecewa Kepada Pemerintah

Kamis, 22 November 2012 18:56 WIB
BANDUNG, TRIBUN - Pada 2013, kalangan pekerja dan buruh dapat tersenyum. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menandatangani Surat Keputusan (SK) mengenai angka Upah Minimum Kota-Kabupaten (UMK). Meski begitu, ternyata putusan pemerintah tersebut menimbulkan kekecewaan kalangan pengusaha. Kekecewaan itu lebih pada saat penentuan angka UMK setiap daerah.
 
"Kami memang menyesalkan sikap pemerintah saat menentukan UMK. Acuan penetapan itu bukan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), melainkan adanya efek aksi buruh. Selain itu, sebagai efek UMK Jakarta," tandas Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jabar, Deddy Widjaya, Kamis (22/11).
 
Kendati kecewa, kata Deddy, kalangan dunia usaha tetap mematuhi putusan itu. Pasalnya, jelas dia, apa yang sudah menjadi putusan pemerintah itu memiliki kekuatan hukum dan mengikat pengusaha.
 
Deddy berpendapat, kondisi yang terjadi saat ini karena pemerintah yang tidak bersikap tegas. Sebenarnya, lanjut dia, pemerintah berkewenangan penuh untuk menentukan angka UMK, yang seharusnya, mengacu pada KHL, bukan dipengaruhi aksi buruh.  (win)
Penulis:
Editor: dia
Sumber: Tribun Jabar
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
68392 articles 4 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas