Senin, 24 November 2014
Tribun Jabar

Soal UMK, APINDO Kecewa Kepada Pemerintah

Kamis, 22 November 2012 18:56 WIB

BANDUNG, TRIBUN - Pada 2013, kalangan pekerja dan buruh dapat tersenyum. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menandatangani Surat Keputusan (SK) mengenai angka Upah Minimum Kota-Kabupaten (UMK). Meski begitu, ternyata putusan pemerintah tersebut menimbulkan kekecewaan kalangan pengusaha. Kekecewaan itu lebih pada saat penentuan angka UMK setiap daerah.
 
"Kami memang menyesalkan sikap pemerintah saat menentukan UMK. Acuan penetapan itu bukan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), melainkan adanya efek aksi buruh. Selain itu, sebagai efek UMK Jakarta," tandas Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jabar, Deddy Widjaya, Kamis (22/11).
 
Kendati kecewa, kata Deddy, kalangan dunia usaha tetap mematuhi putusan itu. Pasalnya, jelas dia, apa yang sudah menjadi putusan pemerintah itu memiliki kekuatan hukum dan mengikat pengusaha.
 
Deddy berpendapat, kondisi yang terjadi saat ini karena pemerintah yang tidak bersikap tegas. Sebenarnya, lanjut dia, pemerintah berkewenangan penuh untuk menentukan angka UMK, yang seharusnya, mengacu pada KHL, bukan dipengaruhi aksi buruh.  (win)
Penulis:
Editor: dia
Sumber: Tribun Jabar

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas