ISLAMABAD, TRIBUN - Perdana Menteri Pakistan Raja Pervez Ashraf dipanggil Mahkamah Agung karena dianggap gagal membuka kembali kasus korupsi yang dihadapi presiden.

Pemanggilan kepada perdana menteri baru terjadi dua bulan setelah mantan Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani diberhentikan dari jabatannya terkait masalah yang sama.

Wartawan BBC di Islamabad, Tulip Mazumdar melaporkan Perdana Menteri Raja Pervez Ashraf diberi waktu hingga Rabu (08/08) untuk menyatakan bahwa dia akan menghubungi pihak berwenang Swiss dan meminta mereka membuka kembali kasus yang dihadapi Presiden Pakistan Asif Ali

Zardari.

"Hal itu itu tidak dilaksanakan. Oleh karena itu hakim meminta perdana menteri untuk hadir di Mahkamah Agung pada 27 Agustus guna memberikan penjelasan," lapor Tulip Mazumdar.

Hakim Mahkamah Agung Asif Saeed Khosa mengatakan surat pemanggilan perdana menteri berdasarkan Akta Pelecehan Pengadilan tahun 2003.

"Dia akan hadir di pengadilan dalam sidang mendatang. Sidang ditunda hingga 27 Agustus," jelas Khosa.

Hakim mengatakan sangat disayangkan perdana menteri gagal melaksanakan perintah Mahkamah Agung. Hakim Kosa juga mengatakan perdana menteri bisa dikenai dakwaan melecehkan pengadilan.

Kebuntuan telah lama terjadi antara pemerintah dan lembaga yudisial di Pakistan. Para pengamat mengatakan masalah ini bisa mengancam stabilitas politik negara itu.

Sejumlah kritikus dan anggota Partai Rakyat Pakistan pimpinan Presiden Asif Ali Zardari menuduh pengadilan melebihi wewenang yang dimiliki dan melancarkan dendam pribadi kepada presiden dan partainya.

Tuduhan yang dihadapi Asif Ali Zardari terkait kasus yang terjadi pada 1990-an ketika mendiang istrinya, Benazir Bhutto, menjabat sebagai perdana menteri.

Zardari dan Bhutto dituduh mengggunakan beberapa rekening bank Swiss untuk memutihkan dana hasil suap. Zardari menegaskan tuduhan tersebut bermuatan politis.

Pihak pengacara pemerintah mengatakan presiden mendapat kekebalan hukum sebagai kepala negara. (bbc)