JAKARTA, TRIBUN - Kebijakan pemerintah menurunkan bea masuk impor kedelai dari 5 persen menjadi 0 persen sampai akhir tahun 2012 dikhawatirkan bakal menurunkan semangat petani berproduksi.

Apalagi akibat kebijakan itu negara kehilangan penerimaan pajak hingga Rp 350 miliar. Agar tidak menimbulkan kecemburuan dan petani tetap semangat berproduksi, ada baiknya pemerintah memberikan perhatian yang sama kepada petani kedelai.

Bentuknya dengan memberikan subsidi minimal sebesar Rp 350 miliar untuk mendukung budidaya kedelai.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, Selasa (31/7/2012) di Jakarta, mengatakan, subsidi tersebut bisa diberikan dalam bentuk bantuan langsung benih unggul bermutu.

Dengan begitu, produktivitas kedelai bisa ditingkatkan sehingga produksi kedelai nasional meningkat. Ketergantungan pada impor kedelai bisa dikurangi.

"Kalau subsidi hanya diberikan kepada konsumen dalam bentuk penurunan bea masuk, pemerintah sejatinya sedang menciptakan ketidakadilan," kata Winarno.

Menurut dia, seharusnya perhatian pemerintah juga sama kepada petani kedelai. Selama ini mereka terus berproduksi sekalipun tata niaga kedelai acap kali tidak memihak kepada petani.

Tantangan produksi kedelai saat ini, ungkap Winarno, antara lain karena beragamnya serangan hama penyakit kedelai. Akibatnya produktivitas kedelai rendah, rata-rata hanya 1,3 ton per hektar. Di negara lain, produktivitas kedelai bisa di atas 3 ton.

Selain itu, lanjutnya, harga kedelai tidak menarik bagi petani karena sering rendah hanya Rp 5.000 per kilogram. Dalam kompetisi pemanfaatan lahan antarkomoditas, komoditas kedelai kurang menarik dibudidayakan dibandingkan dengan jagung atau padi.

Untuk mendorong petani agar tetap semangat berproduksi, ungkap Winarno, KTNA mengusulkan perlunya kebijakan harga penyangga atau harga dasar pembelian kedelai. Dengan adanya harga penyangga, petani bisa mantap berproduksi karena ada jaminan pasar dan harga sehingga ada jaminan untung.

"Kalau harga kedelai dilepas ke pasar, di sisi lain konsumen menghendaki harga kedelai murah, petani yang akan menjadi korban. Swasembada kedelai pun akan sulit diwujudkan," kata Winarno. (*)