Kartel Tak Boleh Ada di Indonesia

JAKARTA, TRIBUN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, kartel tidak boleh terjadi di Indonesia. Menurut Hatta, praktik kartel bertentangan dengan Undang-Undang Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai pelaksanaan usaha yang adil, baik itu kartel dan monopoli, akan merugikan masyarakat.

"(Sebagai) Menko Perekonomian sangat menolak istilah kartel. Tidak boleh terjadi di Indonesia ini istilah kartel," kata Hatta dalam acara penutupan Pasar Anak Negeri yang diselenggarakan Partai Amanat Nasional, di Istora Senayan, Minggu (29/7/2012).

Namun, terkait isu adanya kartel dalam kedelai impor, Hatta tetap berusaha positif. Ia mengatakan, belum bisa dipastikan apakah ada praktik kartel atau tidak.

"Oleh sebab itu, tentu kita tidak tahu apakah itu terjadi kartel atau tidak," tegasnya.

"Saya berprasangka baik saja, bahwa mereka tidak melakukan itu," ujar Hatta.

Namun, ia mengimbau, pelaku usaha tidak mengambil keuntungan yang terlampau banyak di tengah melambungnya harga kedelai.

"Akan tetapi, tentu imbauan saya dalam situasi kedelai sekarang harganya tinggi di dunia, maka ambil keuntungan, ya, sedikit sajalah, jangan banyak-banyak," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, jangan ada praktik kartel dalam kedelai impor. Kesejahteraan rakyat dan juga para perajin tahu dan tempe harus diperhatikan. Kepala Negara juga meminta media bersama-sama lembaga swadaya masyarakat membantu pemerintah melakukan pengawasan atas bisnis kedelai.

"Apabila kartel melakukan kejahatan, hukum harus ditegakkan. Saya berharap, struktur perdagangan kedelai, terutama impor kedelai, bisa lebih baik. Jangan ada yang mendominasi impor kedelai," kata Kepala Negara seusai menggelar sidang kabinet bidang ekonomi di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (27/7/2012).

Di hadapan para wartawan, Presiden berharap, upaya pemerintah menurunkan bea masuk impor kedelai dari 5 persen menjadi 0 persen dapat membantu menekan harga. Dengan demikian, para pelaku usaha tidak terpuruk.

"Jangan sampai penghapusan bea masuk tidak sepadan karena masih ada perajin tahu tempe yang jatuh," kata Presiden.(*)