BANDUNG, TRIBUN - Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan mengatakan  untuk menjaga rasa keadilan dan mewujudkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) bersih sudah saatnya tidak ada lagi istilah titip menitip.

Menurut Tedy, titip menitip biasanya dilakukan oleh orangtua dengan  menitipkan kepada pejabat untuk meloloskan anaknya dan pejabat menitipkan kepada kepala sekolah.

"Aturan PPDB siapapun tidak berhak bila nilai UN dibawah standar passing grade untuk diloloskan karena akan mencederai proses," ujar Tedy di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (29/6).

Teddy minta kepada kepala sekolah siapapun yang titip menitip untuk menolaknya.  "Kami berharap kepada orang tua agar menempuh prosedur sebagaimana mestinya dan mendorong terciptanya PPDB yang bersih," ujarnya.

Ia mengatakan, kepada kepala sekolah  yang mendapat tekanan titipan dapat melaporkan kepada DPRD untuk ditindaklanjuti.

Tedy berharap tidak ada kepsek yang menerima titipan dan kepsek yang melakukan KKN akan kami tindaklanjuti untuk kemudian kami meminta Disdik untuk memberikan sanksi tegas.

Menurut Tedy, yang nitip menitip biasanya yang nilainya tidak bagus. Namun untuk sementara belum ada laporan titip menitip biasanya di hari hari terakhir pendaftaran. (*)