Studi Banding Berarti Pelesir
Rabu, 27 Juni 2012 14:17 WIB
* Darajat Arianto, Wartawan Tribun
ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mengadakan studi banding. Mereka adalah anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa dan Pemda. Sebanyak 10 orang anggota Pansus akan berankat ke empat negara, yakni Cina, Venezuela, Jepang, dan Jerman pada 6 hingga 12 Juli 2012.
Uniknya apa yang mau dibahas adalah persoalan yang khas tentang sistem pemerintahan Indonesia. Nyaris tak ada korelasinya membandingkan permasalahan RUU Desa dan Pemda dengan konteks negara yang dituju.
Namun itulah anggota dewan kita. Meski berkali-kali mendapat protes hingga kecaman, mereka tetap melakukan studi banding yang menurut mereka sangat penting.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut studi banding ini sebagai pelesiran terselubung. Menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas FITRA Uchok Sky Khadafi, kepada Tribunnews, biaya keberangkatan anggota Dewan ke Venezuela akan menghabiskan devisa negara sebesar Rp 885.942.000, ke Cina Rp 249.849.000, ke Jerman Rp 711.189.000, dan ke Jepang Rp 285.417.000. Sehingga totalnya mencapai Rp 2,1 miliar.
Karena itulah, FITRA mendesak untuk menghentikan rencana studi banding tersebut. Permintaan tersebut tampaknya wajar. Pasalnya, dari beberapa studi banding seperti tak ada yang bisa diterapkan.
Tak heran bila banyak yang menyebut DPR membungkus pelesiran dengan sampul studi banding. Dalam beberapa kali kesempatan studi banding, mereka kerap mendapat protes. Bahkan dari WNI yang tinggal di negara yang dikunjungi pun pernah mengecam studi banding tersebut. Seperti halnya ketika pelajar dan mahasiswa Indonesia di Australia dan Jerman memrotes kedatangan mereka yang dianggap mubazir.
Kenyataan itu ditunjukkan dengan foto-foto hasil jepretan mahasiswa Indonesia di Jerman pada April lalu. Mereka menguntit anggota dewan yang ternyata banyak belanja. Hebatnya, anggota DPR Komisi I tersebut belanja di butik mewah di Berlin, Jerman.
Jadi, wajar bila masyarakat mempertanyakan urgensi studi banding tersebut. Jika memang mau ke luar negeri untuk berjalan-jalan, sebaiknya tidak dalam konteks studi banding. Lebih baik mencari waktu yang tepat untuk berlibur dengan mengambil cuti dan tidak mengambil kesempatan saat studi banding yang tentunya menghabiskan uang negara.
Mungkin memang ada yang bisa diterapkan dari hasil studi banding. Namun dibandingkan dengan biaya yang keluar sepertinya biaya masih bisa ditekan jika 'studi banding' dilakukan dengan cara lain. Misalnya mengkaji suatu masalah dengan mendatangkan pakar bidang tertentu, mencari data dan fakta bisa melalui internet atau studi perpustakaan serta melakukan wawancara teleconference dengan menghadirkan narasumber dari negara yang dituju. Itu semua jelas bisa menekan biaya dan tidak mengurangi tujuan dari studi banding tersebut. (*)
ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mengadakan studi banding. Mereka adalah anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa dan Pemda. Sebanyak 10 orang anggota Pansus akan berankat ke empat negara, yakni Cina, Venezuela, Jepang, dan Jerman pada 6 hingga 12 Juli 2012.
Uniknya apa yang mau dibahas adalah persoalan yang khas tentang sistem pemerintahan Indonesia. Nyaris tak ada korelasinya membandingkan permasalahan RUU Desa dan Pemda dengan konteks negara yang dituju.
Namun itulah anggota dewan kita. Meski berkali-kali mendapat protes hingga kecaman, mereka tetap melakukan studi banding yang menurut mereka sangat penting.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut studi banding ini sebagai pelesiran terselubung. Menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas FITRA Uchok Sky Khadafi, kepada Tribunnews, biaya keberangkatan anggota Dewan ke Venezuela akan menghabiskan devisa negara sebesar Rp 885.942.000, ke Cina Rp 249.849.000, ke Jerman Rp 711.189.000, dan ke Jepang Rp 285.417.000. Sehingga totalnya mencapai Rp 2,1 miliar.
Karena itulah, FITRA mendesak untuk menghentikan rencana studi banding tersebut. Permintaan tersebut tampaknya wajar. Pasalnya, dari beberapa studi banding seperti tak ada yang bisa diterapkan.
Tak heran bila banyak yang menyebut DPR membungkus pelesiran dengan sampul studi banding. Dalam beberapa kali kesempatan studi banding, mereka kerap mendapat protes. Bahkan dari WNI yang tinggal di negara yang dikunjungi pun pernah mengecam studi banding tersebut. Seperti halnya ketika pelajar dan mahasiswa Indonesia di Australia dan Jerman memrotes kedatangan mereka yang dianggap mubazir.
Kenyataan itu ditunjukkan dengan foto-foto hasil jepretan mahasiswa Indonesia di Jerman pada April lalu. Mereka menguntit anggota dewan yang ternyata banyak belanja. Hebatnya, anggota DPR Komisi I tersebut belanja di butik mewah di Berlin, Jerman.
Jadi, wajar bila masyarakat mempertanyakan urgensi studi banding tersebut. Jika memang mau ke luar negeri untuk berjalan-jalan, sebaiknya tidak dalam konteks studi banding. Lebih baik mencari waktu yang tepat untuk berlibur dengan mengambil cuti dan tidak mengambil kesempatan saat studi banding yang tentunya menghabiskan uang negara.
Mungkin memang ada yang bisa diterapkan dari hasil studi banding. Namun dibandingkan dengan biaya yang keluar sepertinya biaya masih bisa ditekan jika 'studi banding' dilakukan dengan cara lain. Misalnya mengkaji suatu masalah dengan mendatangkan pakar bidang tertentu, mencari data dan fakta bisa melalui internet atau studi perpustakaan serta melakukan wawancara teleconference dengan menghadirkan narasumber dari negara yang dituju. Itu semua jelas bisa menekan biaya dan tidak mengurangi tujuan dari studi banding tersebut. (*)
Editor : dar