Benang Kusut PSB
Rabu, 20 Juni 2012 15:59 WIB
* Kander Turnip, Wartawan Tribun
MULAI Senin 25 Juni mendatang, para orangtua akan disibukkan dengan kegiatan rutin tahunan yakni pendaftaran siswa baru (PSB). Rutinitas ini jelas membutuhkan energi dan biaya yang tidak sedikit. Sepanjang Juni dan Juli memang menjadi rentang waktu yang memusingkan bagi orangtua siswa.
Para orangtua yang memiliki anak yang melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas, terutama yang ingin menempatkan anaknya di sekolah favorit, harus bersiap-siap 'mengintip' passing grade yang memungkinkan anaknya masuk. Tarik-menarik berkas pendaftaran dari satu sekolah ke sekolah lain dan geser-menggeser posisi di cluster tertentu akan jamak terjadi.
Setiap orangtua diimbau mencari informasi sejelas-jelasnya agar anak tidak salah dalam memilih sekolah. Seperti yang sudah diberitakan, nilai ujian nasional (UN) tingkat SD tahun ini mengalami penurunan yang juga berdampak pada passing grade. Jadi, naik turunnya passing grade di setiap sekolah harus dipantau dan disesuaikan dengan nilai anak.
Di tengah riuhnya pendaftaran untuk menduduki kursi terbaik di sekolah favorit itu, tidak jarang terdengar adanya upaya-upaya yang diwarnai tindakan kurang terpuji. Mungkin ada orangtua yang akan menemui kepala sekolah secara khusus agar diberi 'kemudahan'. Ada juga yang barangkali mencoba cara-cara lain, misalnya dengan menyorongkan amplop agar keinginannya terpenuhi.
Ah, mudah-mudahan praktik-praktik seperti ini tidak perlu terjadi lagi pada musim PSB tahun ini. Soalnya, bagaimana kita bisa mempertahankan moral bangsa ini bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme jika untuk mendapatkan satu kursi di sekolah yang katanya favorit itu, sudah dikotori dengan tindakan yang tidak semestinya.
Memang Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Oji Mahroji sudah menegaskan agar pihak sekolah tidak mengaitkan penerimaan siswa baru atau siswa lama itu dengan administrasi dan pungutan. Jika sudah mendaftar dan calon siswa dinyatakan lulus, saat mendaftar ulang juga tidak boleh dikaitkan dengan besarnya uang.
Namun pada kenyataannya tidak sesederhana itu. Administrasi dan biaya PSB adalah dua hal yang kerap membuat orangtua siswa paciweuh pada setiap tahun ajaran baru. Kalau tidak pintarpintar mengelolanya, orangtua bisa kecolongan.
Masih ribet-nya masalah administrasi dan uang PSB ini terbukti saat seorang siswi baru di sebuah SMK negeri di kawasan Jalan Wastukancana nyaris ditolak mendaftar karena pihak sekolah memberi ultimatum bahwa orangtua siswa harus menyediakan dana Rp 5 juta hingga pukul 14.00 hari itu.
Untunglah, saat itu ada anggota DPRD Kota Bandung yang turun tangan dan mendatangi sekolah tersebut. Anggota DPRD itu pun menegur pihak sekolah sehingga siswi tersebut bisa tetap mendaftar dan urusan lain-lain diselesaikan sebaik-baiknya.
Sebelum-sebelumnya kasus serupa juga hampir selalu terjadi. Ada yang berani melaporkannya ke media massa, anggota DPRD, LSM pendidikan, atau kepada pihak lainnya ketika mengalami kondisi seperti itu. Namun ada juga yang memilih mendiamkan saja masalah ini karena khawatir jika pihak sekolah mengetahui siapa orangtua yang 'mengusik' kebijakan administratif dan keuangan tersebut, maka akan berdampak pada anaknya yang bersekolah di sana.
Di alam keterbukaan seperti saat ini, bukan saatnya lagi para orangtua yang terzalimi membiarkan saja kondisi sepert ini. Jika menemukan kecurangan atau mendapat perlakuan yang tidak pada tempatnya, laporkan saja. Dan para pemerhati pendidikan atau wakil rakyat, pejabat yang berwenang, termasuk media massa, harus siap sedia menerima keluhan para orangtua siswa dan bekerjasama mengurai benang kusut PSB yang membelit anak didik kita. (*)
MULAI Senin 25 Juni mendatang, para orangtua akan disibukkan dengan kegiatan rutin tahunan yakni pendaftaran siswa baru (PSB). Rutinitas ini jelas membutuhkan energi dan biaya yang tidak sedikit. Sepanjang Juni dan Juli memang menjadi rentang waktu yang memusingkan bagi orangtua siswa.
Para orangtua yang memiliki anak yang melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas, terutama yang ingin menempatkan anaknya di sekolah favorit, harus bersiap-siap 'mengintip' passing grade yang memungkinkan anaknya masuk. Tarik-menarik berkas pendaftaran dari satu sekolah ke sekolah lain dan geser-menggeser posisi di cluster tertentu akan jamak terjadi.
Setiap orangtua diimbau mencari informasi sejelas-jelasnya agar anak tidak salah dalam memilih sekolah. Seperti yang sudah diberitakan, nilai ujian nasional (UN) tingkat SD tahun ini mengalami penurunan yang juga berdampak pada passing grade. Jadi, naik turunnya passing grade di setiap sekolah harus dipantau dan disesuaikan dengan nilai anak.
Di tengah riuhnya pendaftaran untuk menduduki kursi terbaik di sekolah favorit itu, tidak jarang terdengar adanya upaya-upaya yang diwarnai tindakan kurang terpuji. Mungkin ada orangtua yang akan menemui kepala sekolah secara khusus agar diberi 'kemudahan'. Ada juga yang barangkali mencoba cara-cara lain, misalnya dengan menyorongkan amplop agar keinginannya terpenuhi.
Ah, mudah-mudahan praktik-praktik seperti ini tidak perlu terjadi lagi pada musim PSB tahun ini. Soalnya, bagaimana kita bisa mempertahankan moral bangsa ini bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme jika untuk mendapatkan satu kursi di sekolah yang katanya favorit itu, sudah dikotori dengan tindakan yang tidak semestinya.
Memang Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Oji Mahroji sudah menegaskan agar pihak sekolah tidak mengaitkan penerimaan siswa baru atau siswa lama itu dengan administrasi dan pungutan. Jika sudah mendaftar dan calon siswa dinyatakan lulus, saat mendaftar ulang juga tidak boleh dikaitkan dengan besarnya uang.
Namun pada kenyataannya tidak sesederhana itu. Administrasi dan biaya PSB adalah dua hal yang kerap membuat orangtua siswa paciweuh pada setiap tahun ajaran baru. Kalau tidak pintarpintar mengelolanya, orangtua bisa kecolongan.
Masih ribet-nya masalah administrasi dan uang PSB ini terbukti saat seorang siswi baru di sebuah SMK negeri di kawasan Jalan Wastukancana nyaris ditolak mendaftar karena pihak sekolah memberi ultimatum bahwa orangtua siswa harus menyediakan dana Rp 5 juta hingga pukul 14.00 hari itu.
Untunglah, saat itu ada anggota DPRD Kota Bandung yang turun tangan dan mendatangi sekolah tersebut. Anggota DPRD itu pun menegur pihak sekolah sehingga siswi tersebut bisa tetap mendaftar dan urusan lain-lain diselesaikan sebaik-baiknya.
Sebelum-sebelumnya kasus serupa juga hampir selalu terjadi. Ada yang berani melaporkannya ke media massa, anggota DPRD, LSM pendidikan, atau kepada pihak lainnya ketika mengalami kondisi seperti itu. Namun ada juga yang memilih mendiamkan saja masalah ini karena khawatir jika pihak sekolah mengetahui siapa orangtua yang 'mengusik' kebijakan administratif dan keuangan tersebut, maka akan berdampak pada anaknya yang bersekolah di sana.
Di alam keterbukaan seperti saat ini, bukan saatnya lagi para orangtua yang terzalimi membiarkan saja kondisi sepert ini. Jika menemukan kecurangan atau mendapat perlakuan yang tidak pada tempatnya, laporkan saja. Dan para pemerhati pendidikan atau wakil rakyat, pejabat yang berwenang, termasuk media massa, harus siap sedia menerima keluhan para orangtua siswa dan bekerjasama mengurai benang kusut PSB yang membelit anak didik kita. (*)
Editor : dar