* Sujarwo, Wartawan Tribun

PADA zaman kerajaan, sudah lumrah kekuasaan menumpuk di istana. Jika raja tak memiliki putra mahkota, buah pernikahan raja dan permaisuri, orang paling dekatlah yang paling berpeluang duduk di singgasana. Kalau tidak menantu, besan, ataupun paman, bisa jadi permaisuri sebagai pengganti ketika raja sakit parah ataupun mangkat.

Banyak contoh pusaran kekuasaan yang berkutat di istana tersebut, di mana menantu sebagai pengganti raja mengingat tak ada putra mahkota. Kerajaan Tarumanegara (400-600 M), misalnya, tercatat hanya mengalami masa pemerintahan 12 orang raja. Raja terakhirnya, Linggawarman (666-669), kemudian digantikan oleh menantunya, Tarusbawa.

Takhta Tarumanegara kemudian ke tangan sang penantu, meningat Linggawarman tak memiliki putra mahkota, melainkan dikaruniai dua putri. Putri sulungnya, bernama Manasih, menjadi istri Tarusbawa. Tak beda dengan kakaknya, putri kedua dari Linggawarman bernama Sobakancana pun berada di pusat pusaran kekuasaan. Sobakancana menjadi istri Dapuntahyang Sri Jayanasa pendiri Kerajaan Sriwijaya.

Bukan hanya di Kerajaan Tarumanegara saja, contoh penumpukan kekuasaan di istana seperti itu. Simak suksesi dalam kerajaan lain, seperti Majapahit, Demak, Mataram, dan kerajaan lainnya.

Tak beda di luar Nusantara. Di Korea pada zaman kerajaan, bahkan ada seorang putri raja menjadi raja/ratu. Dialah Seondeok, ratu Silla, salah satu dari Tiga Kerajaan Korea, dari tahun 632 hingga 647 Masehi. Ia adalah penguasa ke-27 Silla, dan ratu pertama yang memerintah Silla.

Seondeok merupakan putri kedua dari ketiga putri Raja Jinpyeong. Putra kakak, Puteri Cheonmyeong, akhirnya menjadi Raja Muyeol ketika saudara perempuan Seondeok yang lainnya, Puteri Seonhwa, akhirnya menikah dengan Raja Mu dari Baekje dan menjadi ibu Raja Uija dari Baekje.

Kini, di era demokrasi, yang katanya zaman pembagian kekuasaan secara adil, penumpukan kekuaasaan ala kerajaan sudah dianggap usang. Toh, yang mirip-mirip masih ada. Di negara yang konon "nenek moyangnya" demokrasi, Amerika Serikat, bisa dilihat suksesi Presiden George Bush kepada anaknya, George Walker Bush. Sedikit mirip, karena Bush junior menjadi presiden melalui pemilihan langsung, bukan penunjukan langsung.

Di negeri ini, Presiden Soeharto saat berkuasa mulai terlihat sibuk menumpuk kekuasaan setelah putri sulungnya, Tutut, menjadi menteri sosial. Bersamaan itu, dua putranya, Bambang Tri dan Tommy, masing-masing di kursi DPR. Penumpukan kekuasaan ala Soeharto ini bisa jadi bakal berjalan mulus jika tak lahir gerakan reformasi.

Di era reformasi, Presiden SBY, pelan tapi pasti, makin lumayan "tabungan" kekuasaannya. Putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono, kini menjadi orang penting di partai terbesar di negeri ini, yaitu sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Apalagi ia sekarang sebagai menantu Menko Ekonomi Hatta Rajasa.

Hatta, yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, disebut-sebut sebagai calon presiden mendatang. Di sela mempersiapkan diri sebagai capres, kini muncul wacana pencalonan first lady, Ani Yudhoyono, sebagai salah satu kandidat capres dari Demokrat. Wacana ini memang masih pro kontra di tubuh Demokrat sendiri, tapi waktulah yang menjawabnya.

Tak apa Pak SBY, jika memang ingin menumpuk kekuasaan semata untuk kesejahteraan rakyat. Jangan sebagai pembenaran dari ilmuwan klasik, Harold D Laswell, bahwa politik hanyalah soal siapa, mendapat apa, dan dengan cara bagaimana. Politik harus dijalankan demi misi mulia.
 
Ingat cakra manggilingan, filosofi atau keyakinan berputarnya roda kehidupan baik mikro maupun makro. Demikian pula dengan berputar dan terbatasnya kekuasaan. Dalam dunia pewayangan, Semar dan punakawan lainnya, yaitu Petruk, Gareng, dan Bagong, tunduk kepada tuannya, misalnya ksatria Pandawa. Tetapi, ada pula lakon "Petruk Jadi Raja". Ada yang menafsirkan, lakon ini sebagai pengingat kepada penguasa bahwa jangan sekali-kali melupakan rakyat kecil seperti Petruk karena ia juga bisa punya peluang berada di pusat kekuasaan. (*)