Ongkos Politik
Kamis, 10 Mei 2012 17:20 WIB
* Arief Permadi, Wartawan Tribun
PERLU biaya besar untuk menjadi seorang kepala daerah. Biayanya ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Dan, itu bukan lagi sebuah rahasia.
Di Kabupaten Sumedang, misalnya. Untuk Pemilukada 2013, ongkos politik yang yang harus dikeluarkan para calon bupati jika mendaftar melalui partai politik kabarnya bahkan bisa mencapai 20 miliar rupiah. Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Sumedang, Don Murdono, beberapa waktu lalu, jumlah tersebut hanyalah hitungan kasar untuk berbagai keperluan pencalonan nanti, mulai dari penyediaan atribut, saksi, sampai menjalankan mesin politik.
Tingginya ongkos politik ini juga diakui Edi Askhari, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Sumedang bidang Pemenangan Pemilu, Maret lalu. Ia mengatakan ongkos politik untuk pemilukada itu memang sangat besar.
"Hitungan Golkar saja dibutuhkan dana minimal Rp 7 miliaran untuk pemilukada itu. Angka itu dihitung untuk menang dan berdasarkan perhitungan pilkada 2008 lalu," katanya (Tribun Jabar, Rabu 21/3).
Sarnata, Ketua Tim Pemenangan Pemilukada Sumedang dari Partai Demokrat, juga mengatakan hal yang sama ketika ditanya soal ongkos politik para calon bupati ini, Maret lalu. Menurutnya, salah satu syarat yang akan ditanyakan kepada calon yang mendaftar ke Demokrat adalah kesiapan finansial. Bahkan untuk pendaftaran calon saja, kata Sarnata, ketika itu, ada biayanya.
Tak jauh beda, Bendahara Tim Pemenangan Pemilukada Sumedang dari PKS, drg Rahmat Juliadi. Menurutnya, hitungan semua parpol dalam pemilukada itu bahkan sebenarnya hanya dua. Yakni terkait posisi jabatan yang dipilih, dan kesiapan dana dari calon yang akan diusung.
Lantas, bagaimana dengan para calon yang mengusung dirinya sendiri melalui jalur independen atau perseorangan? Apa yang terjadi di Kota Cimahi menjelang Pemilukada 2012, barangkali bisa dijadikan gambaran. Saat melalui tahapan verifikasi administrasi, para calon independen ini sudah harus mengeluarkan setidak-tidaknya Rp 23 juta.
Menurut Ketua KPUD Cimahi, Ikin Sodikin (Tribun Jabar, Rabu 9/3), jumlah tersebut hanya untuk membeli materai yang harus para calon sertakan pada setiap lembar dukungan yang mereka lampirkan pada saat verifikasi tersebut. Logikanya, jika untuk materai saja sudah perlu biaya begitu banyaknya, total biaya yang harus dikeluarkan para calon jalur perseorangan ini tentu jauh lebih besar lagi, ratusan juta atau bahkan juga miliaran rupiah.
Jika mengaku pada hitung-hitungan ekonomi, pengorbanan miliaran rupiah jelas tak menguntungkan karena penghasilan selama lima tahun menjadi bupati tak akan cukup untuk mengganti semua modal yang telah mereka keluarkan itu. Pertanyaannya, apakah mereka yang mencalonkan diri menjadi pemimpin ini semuanya tulus, semata ingin mengabdi tanpa berpikir untuk kembali modal atau mereguk keuntungan? Mungkin saja begitu, sekalipun jujur, saya tak pernah benar-benar yakin.(*)
PERLU biaya besar untuk menjadi seorang kepala daerah. Biayanya ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Dan, itu bukan lagi sebuah rahasia.
Di Kabupaten Sumedang, misalnya. Untuk Pemilukada 2013, ongkos politik yang yang harus dikeluarkan para calon bupati jika mendaftar melalui partai politik kabarnya bahkan bisa mencapai 20 miliar rupiah. Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Sumedang, Don Murdono, beberapa waktu lalu, jumlah tersebut hanyalah hitungan kasar untuk berbagai keperluan pencalonan nanti, mulai dari penyediaan atribut, saksi, sampai menjalankan mesin politik.
Tingginya ongkos politik ini juga diakui Edi Askhari, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Sumedang bidang Pemenangan Pemilu, Maret lalu. Ia mengatakan ongkos politik untuk pemilukada itu memang sangat besar.
"Hitungan Golkar saja dibutuhkan dana minimal Rp 7 miliaran untuk pemilukada itu. Angka itu dihitung untuk menang dan berdasarkan perhitungan pilkada 2008 lalu," katanya (Tribun Jabar, Rabu 21/3).
Sarnata, Ketua Tim Pemenangan Pemilukada Sumedang dari Partai Demokrat, juga mengatakan hal yang sama ketika ditanya soal ongkos politik para calon bupati ini, Maret lalu. Menurutnya, salah satu syarat yang akan ditanyakan kepada calon yang mendaftar ke Demokrat adalah kesiapan finansial. Bahkan untuk pendaftaran calon saja, kata Sarnata, ketika itu, ada biayanya.
Tak jauh beda, Bendahara Tim Pemenangan Pemilukada Sumedang dari PKS, drg Rahmat Juliadi. Menurutnya, hitungan semua parpol dalam pemilukada itu bahkan sebenarnya hanya dua. Yakni terkait posisi jabatan yang dipilih, dan kesiapan dana dari calon yang akan diusung.
Lantas, bagaimana dengan para calon yang mengusung dirinya sendiri melalui jalur independen atau perseorangan? Apa yang terjadi di Kota Cimahi menjelang Pemilukada 2012, barangkali bisa dijadikan gambaran. Saat melalui tahapan verifikasi administrasi, para calon independen ini sudah harus mengeluarkan setidak-tidaknya Rp 23 juta.
Menurut Ketua KPUD Cimahi, Ikin Sodikin (Tribun Jabar, Rabu 9/3), jumlah tersebut hanya untuk membeli materai yang harus para calon sertakan pada setiap lembar dukungan yang mereka lampirkan pada saat verifikasi tersebut. Logikanya, jika untuk materai saja sudah perlu biaya begitu banyaknya, total biaya yang harus dikeluarkan para calon jalur perseorangan ini tentu jauh lebih besar lagi, ratusan juta atau bahkan juga miliaran rupiah.
Jika mengaku pada hitung-hitungan ekonomi, pengorbanan miliaran rupiah jelas tak menguntungkan karena penghasilan selama lima tahun menjadi bupati tak akan cukup untuk mengganti semua modal yang telah mereka keluarkan itu. Pertanyaannya, apakah mereka yang mencalonkan diri menjadi pemimpin ini semuanya tulus, semata ingin mengabdi tanpa berpikir untuk kembali modal atau mereguk keuntungan? Mungkin saja begitu, sekalipun jujur, saya tak pernah benar-benar yakin.(*)
Penulis : pin
Editor : dar