JAKARTA, TRIBUN -Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto mengaku pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan kementeriannya yang bersumber dari pendanaan atau pinjaman luar negeri seringkali terhadang mekanisme yang bertele-tele dalam persetujuan dan pencairannya.

"Saya sebenarnya tidak suka utang, karena kalau kita utang mekanisme sulit sehingga akan membuat pengerjaan proyek terhambat. Makanya kalau diiming-imingi loan saya tidak mau," kata Djoko, ditemui seusai Sosialisasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), di Jakarta, Senin (16/4).

Djoko mencontohkan, setidaknya ada tiga proyek yang pendanaannya dari pinjaman luar negeri yang pada akhirnya molor dalam pengerjaan akibat mekanisme yang sulit tersebut. Ketiga proyek infrastruktur tersebut semula ditargetkan proses konstruksinya pada awal Maret lalu dan terpaksa ditunda.

Hal ini disebabkan belum adanya persetujuan pinjaman dari Cina sebesar 330 juta dolar.

Sebab itulah, Djoko mengaku ia lebih nyaman bila menggunakan dana dari APBN murni dibandingkan pinjaman. Apalagi,  pinjaman dari luar negeri lebih mahal dibandingkan APBN  karena ada beban bunga dalam pengembalian utang tersebut nantinya.

"Jadi kalau utang itu, seperti dari World Bank dan Cina, kita juga membayar kembali beserta bunganya. Ketiga proyek tersebut sudah diteken akhir November dan awal Desember, dengan anggaran dari pemerintah Cina. Tapi sampai sekarang yang namanya individual loan agreement belum ditandatangani dengan suatu alasan sehingga proyek tidak bisa dikerjakan," ujarnya.(kontan)

Dana Pinjaman dari Cina
Nama Proyek                                                         Nilai
Jalan tol Medan-Kualanamu                                    137 juta dolar AS
Jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawu (Cisumdawu)    100 juta dolar AS
Jembatan Sei Tayan Kalimantan Barat 1,3 Km         93 juta dolar AS