Ruhut: Pidato SBY Bocor Karena Teknologi

JAKARTA, TRIBUN - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan pengurus DPP Partai Demokrat, 1 April lalu bocor ke publik. Rekaman berdurasi 41 menit 49 detik itu banyak berisi keluh kesahnya atas proses tertundanya kenaikan harga BBM per 1 April yang sudah direncanakan pemerintah dengan matang.

Menanggapi hal tersebut, anggota dewan dari Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul menyatakan pihaknya tak terpengaruh dengan hal tersebut. Hal ini karena apa yang disampaikan dalam pidato internal SBY sudah diketahui publik sebelumnya.

"Kita mau bilang apa, kalau bocor ya namanya juga teknologi kan. Ya walaupun itu masalah etika. Itu kan rapat intern kami, kalau ada yang mau menyadap dan dibawa keluar ya kita sesalkan karena itu etika publik," ujar Ruhut di DPR RI, Rabu (11/4/2012).

Ruhut mengaku tak tahu siapa kader Demokrat yang merekam maupun menyebarkan pidato Ketua Dewan Pembina Demokrat tersebut. Saat rapat itu, kata dia, semua tampak fokus mendengarkan sehingga tak diketahui siapa perekam pidato itu.

"Bahasanya kan sudah "telanjang", semua orang sudah tahu, jadi ya memang enggak ada yang dirahasiakan dong. Enggak tahu siapa orang dalamnya, kader bisa aja ada yang seperti itu. Tapi cepat atau lambat pasti ketahuan pelakunya," kata Ruhut.

Seperti diberitakan, salah satu isi dari pidato yang bocor itu adalah mengenai kekecewaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada sejumlah kepala daerah yang ikut aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), 30 Maret 2012 lalu.

Dalam pidato sekitar satu jam yang rekamannya dimiliki Tempo, Yudhoyono terdengar sangat menyayangkan sikap beberapa bupati dan wali kota. Menurut SBY, sebagai perpanjangan tangan presiden dalam pemerintahan, bupati dan wali kota harusnya mendukung kebijakan presiden. Ia menyebut mereka membangkang.

Dalam pidatonya, SBY mengaku lebih sedih lagi begitu mengetahui bahwa seruan untuk turun ke jalan menolak kenaikan BBM juga dinyatakan oleh komunitas politik yang pemimpinnya pernah menjadi presiden. Namun dia tidak menyebut spesifik partai yang ia maksud.  Meski sudah diketahui dengan jelas kepala daerah yang melakukan aksi itu berasal dari PDIP, partai oposisi yang gencar menolak kenaikan harga BBM. (*)