YANGON, TRIBUN - Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mengatakan, pemimpin mereka, Aung San Suu Kyi, berhasil merebut satu kursi di majelis rendah dalam pemilu sela, Minggu (1/4).

Kemenangan tersebut, jika benar, bakal menjadi tonggak sejarah di negara yang selama puluhan tahun diperintah oleh junta militer. Klaim kemenangan itu dipampangkan dalam sebuah papan digital di atas markas NLD di Yangon.

Sebelumnya, NLD mengatakan hasil tak resmi pemilu menunjukkan Suu Kyi berhasil merebut 65 persen suara di 129 tempat pemungutan suara di daerah pemilihannya. San Suu Kyi, kata NLD, menang dalam pemilihan sela untuk daerah Kawhmu, walau hasil resmi masih belum diumumkan.

Pemungutan suara pada Minggu 1 April digelar untuk memperebutkan 45 kursi di parlemen. NLD untuk pertama kalinya mengikuti pemilihan di Burma sejak tahun 1990 karena memboikot pemilihan umum pada tahun 2010.

Pemilhan sela ini diamati dengan seksama oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa karena dianggap sebagai salah satu bukti lebih lanjut dari janji pemerintah untuk menempuh reformasil politik.

Jika pemilihan berlangsung jujur dan adil, ada kemungkinan negara-negara Barat akan mencabut sejumlah sanksi yang selama ini diterapkan kepada Burma karena catatan hak asasinya yang buruk.

"Kami berharap sepanjang hari akan berjalan dengan damai dan kami akan melakukan dengan dasar pemungutan suara yang akan kami saksikan," kata salah seorang pemantau Uni Eropa, Ivo Balet.

Pemerintah Burma memberikan izin kepada para pemantau asing antara lain dari ASEAN, Amerika Serikat, dan Uni Eropa- untuk menyaksikan pemilihan sela ini.

Seeorang juru bicara NLD, Nyan Win, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa mereka sudah mengirim surat protes kepada komisi pemilihan tentang surat suara yang di bagian NLD sudah diberi lilin sehingga belakangan bisa dihapus lagi.

"Hal itu terjadi di seluruh negara. Komisi Pemilihan bertanggung jawab atas yang terjadi," tuturnya.

Bagaimanapun NLD mengatakan mereka tetap memperkirakan akan meraih 44 kursi dari total 45 kursi yang diperebutkan. Jika hal itu memang bisa dicapai, jelas masih jauh dari mayoritas partai pemerintah, USDP, yang mendapat dukungan rezim militer yang berkuasa sejak tahun 1990.

Catatan hak asasi manusia yang buruk dan sejarah penindasan politik terhadap kelompok yang berbeda pendapat di Myanmar acapkali menodai pertemuan ASEAN di masa lalu, yang membuat malu negara-negara yang lebih demokratis di kawasan itu.

Presiden Myanmar Thein Sein akan menghadiri pertemuan puncak hari ini dan Rabu (3/4) di Phnom Penh dalam bayang-bayang persetujuan masyarakat internasional akan reformasi di negaranya.

Hasil resmi pemilihan sela diperkirakan baru akan diumumkan dalam waktu satu minggu lagi. (bbc/kompas.com)