A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Guru Rebutan Jam Mengajar - Tribun Jabar
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 25 Juli 2014
Tribun Jabar

Guru Rebutan Jam Mengajar

Kamis, 15 Maret 2012 11:11 WIB
Guru Rebutan Jam Mengajar
WAJIB 24 JAM - Endang Siswanti, guru bersertifikasi mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kepada siswa kelas 7A di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 20, Jalan Centeh, Kota Bandung, Rabu (14/3). Berdasarkan SK lima menteri yang mengatur bahwa guru-guru yang sudah berserfikat wajib mengajar tatap muka 24 jam per minggu di sekolah negeri, jika tidak dipenuhi maka tunjangan sertifikasinya tidak turun.
* SKB Lima Menteri Bikin Galau
* Guru Sertifikasi Terancam Tak Dapat Tunjangan

SUMEDANG, TRIBUN - Sejumlah guru di berbagai daerah di Jawa Barat mengaku khawatir dengan penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Lima Menteri tentang Penataan dan Pendistribusian Guru. Isi SKB yang antara lain mewajibkan guru bersertifikasi mengajar tatap muka 24 jam per minggu di sekolah negeri dikhawatirkan akan memicu rebutan jam mengajar.

Uut Suhendar, guru olahraga di SMK Negeri Situraja, Sumedang, yang sudah lolos sertifikasi, harus bisa mengajar minimal 24 jam per minggu tatap muka. Sebab, jika tidak bisa memenuhinya, tunjangan sertifikat satu kali gaji pokok tidak akan cair pada Maret ini.

"Sampai sekarang kami belum diberi tahu soal aturan itu harus 24 jam mengajar dengan tatap muka dalam seminggu. Belum ada sosialisasi, tapi kalau itu diberlakukan, akan terjadi rebutan mengajar," kata Uut, yang diiyakan guru yang lain, Senin (12/3).

Lebih lanjut Uut mengaku mengajar pelajaran olahraga di SMKN Situraja hanya mencapai 18 jam pelajaran per minggu. Ia mempertanyakan jika tak bisa memenuhi aturan itu bagaimana dengan tunjangan sertifikasi. "Kalau tak mencapai 24 jam, bagaimana dengan tunjangan sertifikasi itu? Kesalahan bukan ada di pihak guru," katanya.

Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengungkapkan, ditandatanganinya SKB Lima Menteri dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan, roh yang terdapat dalam SKB Lima Menteri itu adalah untuk menarik semua urusan tata kelola guru yang tahun ini ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota kembali menjadi wewenang pemerintah provinsi dan pusat.

"Jika ada guru yang tidak memenuhi waktu mengajar 24 jam, saya rasa distribusi di daerah itu belum optimal. Daripada tidak dapat tunjangan, lebih baik kan pindah," kata dia.

Dampak Negatif

Setelah diterbitkannya SKB Lima Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama) pada 3 Oktober 2011, para guru mengkhawatirkan SKB tersebut.
 
SKB ini berisi kesepakatan kerja sama dan bentuk dukungan dalam hal pemantauan, evaluasi, dan kebijakan penataan serta pemerataan guru secara nasional. Tapi, pada pelaksanaannya dinilai akan banyak dampak negatif yang muncul. Di antaranya ancaman mutasi secara besar-besaran dan tersingkirnya guru PNS junior dan guru honorer dari sekolah negeri.

Wakil Ketua Serikat Guru Indonesia (Segi) Kabupaten Garut, Asep Setioaji, mengatakan pemberlakuan SKB Lima Menteri itu akan berdampak luas di sekolah-sekolah, khususnya sekolah yang memiliki jumlah guru bersertifikat cukup banyak. Dengan banyaknya guru bersertifikat di suatu sekolah, kata dia, potensi rebutan jam mengajar sangat mungkin terjadi. Ujung-ujungnya, kata dia, yang sangat mungkin menjadi korban aturan tersebut adalah para guru honorer yang jam mengajarnya diambil oleh guru bersertifikat.

"Kasihan kepala sekolah untuk mengatur. Mungkin akan banyak guru honorer yang menjadi korban atau dikorbankan agar kewajiban tatap muka 24 jam per minggu itu bisa terpenuhi oleh para guru bersertifikat," kata Asep.

Menurut dia, aturan yang tertuang dalam SKB tersebut secara kasat mata cenderung diskriminatif karena aturannya diberlakukan secara parsial. Ia mencontohkan, aturan pemberlakukan kewajiban tatap muka 24 jam per minggu hanya di sekolah negeri, sementara sekolah swasta tidak.

Asep mengaku sudah mendeteksi kegalauan para guru honorer di berbagai wilayah yang khawatir terkenda dampak domino jika aturan SKB Lima Menteri itu diberlakukan. "Kehidupan para guru honorer sangat mungkin akan semakin terjepit," kata dia.

Meski begitu, ia masih optimistis SKB Lima Menteri tersebut masih dapat dilaksanakan oleh setiap sekolah. Syaratnya, kata dia, perlu ada perombakan besar-besaran pada jadwal mengajar para guru di tiap sekolah dengan tetap memperhatikan jumlah guru, termasuk jam mengajar para guru honorer.

Salah seorang guru SMP bersertifikat di Kecamatan Leles, yang enggan disebutkan namanya, mengaku "galau" dengan rencana pemberlakuan aturan yang tertuang dalam SKB itu. Pasalnya, selama ini jam mengajar tatap muka guru tersebut belum mencapai 24 jam per minggunya.

"Ya, khawatir. Saya hanya mengajar 16 jam per minggu. Jika harus 24 jam per minggu, takutnya tidak tercapai karena kan yang menentukan jam mengajar pihak sekolah," ujar pria tersebut.

Guru lainnya, asal Kecamatan Tarogong Kidul, menyatakan hal serupa. Iis (35), bukan nama sebenarnya, mengaku pesimistis kewajiban mengajarnya yang harus mencapai 24 jam per minggu akan bisa terpenuhi. Pasalnya, jumlah guru bersertifkat di sekolahnya sangat banyak.

"Bisa jadi akan rebutan jam mengajar, apalagi gurunya banyak. Kalau dulu kan bisa diganti pelajaran tambahan, tapi kalau sekarang, bagaimana caranya? Pusing juga. Galau, deh," kata wanita berkerudung itu sambil menyatakan khawatir kepala sekolah akan lebih mendahulukan senioritas atau faktor kedekatan.  (std/zam/sta/stf/set/aa)

Tim peliput : Deddi Rustandi, M Zezen Zainal M, Andri M Dani, Firman Suryaman, Kemal Setia Permana, M Syarif Abdussalam

* berita selengkapnya bisa dibaca di Tribun Jabar edisi cetak Kamis, 15 Maret 2012
Editor: dar
Sumber: Tribun Jabar
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas