Eksklusif

Guru Rebutan Jam Mengajar

Sejumlah guru di berbagai daerah di Jawa Barat mengaku khawatir dengan penerapan SKB Lima Menteri tentang Penataan dan Pendistribusian Guru.

Guru Rebutan Jam Mengajar
WAJIB 24 JAM - Endang Siswanti, guru bersertifikasi mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kepada siswa kelas 7A di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 20, Jalan Centeh, Kota Bandung, Rabu (14/3). Berdasarkan SK lima menteri yang mengatur bahwa guru-guru yang sudah berserfikat wajib mengajar tatap muka 24 jam per minggu di sekolah negeri, jika tidak dipenuhi maka tunjangan sertifikasinya tidak turun.

Uut Suhendar, guru olahraga di SMK Negeri Situraja, Sumedang, yang sudah lolos sertifikasi, harus bisa mengajar minimal 24 jam per minggu tatap muka. Sebab, jika tidak bisa memenuhinya, tunjangan sertifikat satu kali gaji pokok tidak akan cair pada Maret ini.

"Sampai sekarang kami belum diberi tahu soal aturan itu harus 24 jam mengajar dengan tatap muka dalam seminggu. Belum ada sosialisasi, tapi kalau itu diberlakukan, akan terjadi rebutan mengajar," kata Uut, yang diiyakan guru yang lain, Senin (12/3).

Lebih lanjut Uut mengaku mengajar pelajaran olahraga di SMKN Situraja hanya mencapai 18 jam pelajaran per minggu. Ia mempertanyakan jika tak bisa memenuhi aturan itu bagaimana dengan tunjangan sertifikasi. "Kalau tak mencapai 24 jam, bagaimana dengan tunjangan sertifikasi itu? Kesalahan bukan ada di pihak guru," katanya.

Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengungkapkan, ditandatanganinya SKB Lima Menteri dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan, roh yang terdapat dalam SKB Lima Menteri itu adalah untuk menarik semua urusan tata kelola guru yang tahun ini ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota kembali menjadi wewenang pemerintah provinsi dan pusat.

"Jika ada guru yang tidak memenuhi waktu mengajar 24 jam, saya rasa distribusi di daerah itu belum optimal. Daripada tidak dapat tunjangan, lebih baik kan pindah," kata dia.

Dampak Negatif

Setelah diterbitkannya SKB Lima Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama) pada 3 Oktober 2011, para guru mengkhawatirkan SKB tersebut.

SKB ini berisi kesepakatan kerja sama dan bentuk dukungan dalam hal pemantauan, evaluasi, dan kebijakan penataan serta pemerataan guru secara nasional. Tapi, pada pelaksanaannya dinilai akan banyak dampak negatif yang muncul. Di antaranya ancaman mutasi secara besar-besaran dan tersingkirnya guru PNS junior dan guru honorer dari sekolah negeri.

Wakil Ketua Serikat Guru Indonesia (Segi) Kabupaten Garut, Asep Setioaji, mengatakan pemberlakuan SKB Lima Menteri itu akan berdampak luas di sekolah-sekolah, khususnya sekolah yang memiliki jumlah guru bersertifikat cukup banyak. Dengan banyaknya guru bersertifikat di suatu sekolah, kata dia, potensi rebutan jam mengajar sangat mungkin terjadi. Ujung-ujungnya, kata dia, yang sangat mungkin menjadi korban aturan tersebut adalah para guru honorer yang jam mengajarnya diambil oleh guru bersertifikat.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: dar
Sumber: Tribun Jabar
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help